Thursday, August 31, 2006


“Orang-orang Terhalang Pulang” 41 tahun tanpa perhatian Negara:
Catatan sejarah HAM
(Dialog Redaksi “PATRIA INDONESIA BAKTI” dengan MD KARTAPRAWIRA)


PENGANTAR

Seperti kita ketahui masalah orang Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya karena dicabut paspornya oleh KBRI di luar negeri dengan sewenang-wenang setelah pecahnya peristiwa G30S tahun 1965 sampai saat ini – sudah 41 tahun lamanya -- belum mendapat penyelesaian dari penyelenggara negara, meskipun sudah diprakarsai oleh Presiden (mantan) Abdurrahman Wahid pada tahun 2000. Betapa tampak paradoksnya kebijakan pemerintah terhadap orang-orang GAM yang jelas-jelas melakukan pemberontakan terhadap Republik Indonesia dibandingkan dengan kebijakan terhadap orang-orang yang dicabut paspornya tersebut di atas. Bahkan orang-orang GAM tersebut diberi berbagai macam santunan dan fasilitas yang jumlahnya cukup banyak. Di bawah ini adalah dialog santai Redaksi “PATRIA INDONESIA BAKTI” dengan Bpk. MD Kartaprawira, dari Indonesia Legal Reform Working Group di Negeri Belanda mengenai masalah-masalah berkaitan dengan “Orang Terhalang Pulang” di luar negeri.

Catatan arti singkatan: PIB – “PATRIA INDONESIA BAKTI”; MDK MD Kartaprawira; OTP -- Orang Terhalang Pulang; Mahid -- Mahasiswa Ikatan Dinas


PIB: Banyak tulisan di media cetak dan internet, termasuk tulisan-tulisan anda, mengenai OTP. Bisakah dijelaskan, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan OTP?

MDK: Yang dimaksud dengan “Orang Terhalang Pulang” - OTP yalah orang-orang yang pada waktu meletusnya peristiwa G30S di Indonesia sedang melakukan tugas di luar negeri (sebagai mahasiswa, pejabat negara, delegasi, wartawan dan lain-lainnya) yang oleh KBRI di negara mereka berada dicabut paspornya atau dianulir keberlakuan paspornya karena persoalan politik, sehingga akhirnya berakibat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, menjadi stateless – apatride. Dengan demikian mereka praktis tidak bisa ke mana-mana, termasuk pulang ke tanah air. Dari mereka ini kebanyakan adalah mantan mahasiswa-mahasiswa yang dikirim oleh pemerintah Soekarno untuk tugas belajar ke negara-negara sosialis. Mereka ini juga dikenal sebagai “mahid” – mahasiswa ikatan dinas, sebab sesudah tamat belajar mereka diwajibkan berdinas pada negara dalam jangka waktu tertentu.
Karena mereka tidak bisa selama-lamanya hidup sebagai orang stateless, maka akhirnya terpaksa memutuskan menerima paspor negara-negara di mana mereka berdomisili, agar secara yuridis terlindungi kehidupannya baik dari segi ekonomi maupun keamanan serta bisa menjenguk sanak keluarganya atau bervakansi ke Indonesia. Saya kira istilah “OTP” ini lebih tepat dibaca/diartikan sebagai “Orang Korban Pelanggaran HAM di Luar Negeri oleh Rejim Orba”.

PIB: Tapi apakah semua “mahid” menjadi OTP?

MDK: Pertanyaan bagus sekali, sebab banyak orang mengira bahwa semua mahid adalah OTP. Padahal tidak begitu kenyataannya, bahkan sebagian besar mereka bisa pulang dengan lenggang kangkung setelah tamat studinya.

PIB: Bisakah hal itu dijelaskan lebih jauh, mengapa ada yang jadi OTP dan ada yang tidak – bahkan bisa lenggang kangkung pulang?

MDK: Seperti kita ketahui pada waktu Pemerintahan Soekarno Nasakom ( persatuan Nasionalis, Agama dan Komunis) adalah salah satu garis politik negara. Meskipun semua orang menyatakan mendukung Nasakom, tetapi kenyataannya terdapat golongan secara tidak terbuka menentangnya. Pada umumnya mereka ini anggota/pendukung parpol yang anti komunis. Maka di Indonesia terjadi dua kubu: pendukung politik pro-Nasakom dan pendukung politik anti-Nasakom. Peta politik demikian itu pun berimbas di kalangan masyarakat Indonesia di luar negeri, termasuk di kalangan mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa yang pro-Nasakom inilah yang dicabut paspornya oleh KBRI setempat. Padahal politik Nasakom ini adalah garis resmi politik pemerintah Soekarno, yang mengirimkan ke luar negeri, sehingga tidak ada salahnya sedikitpun kalau mahasiswa juga berorientasi pada politik pemerintah. Saya pada waktu itu adalah salah satu dari mereka yang sedang studi di Moscow (Uni Soviet).
Ketika meletus G30S pun kami bingung, tidak tahu binatang apa gerangan G30S tersebut. Makanya absurd sekali ketika kami dituduh tersangkut G30S. Dan adalah kebijakan yang sangat brutal sekali ketika paspor kami dicabut atau dianulir keberlakuannya.
Kami yang belajar di luar negeri, yang sedikit banyak bisa belajar tentang demokrasi dengan cepat mengerti dan menyadari bahwa itulah praktek fasis semacam yang pernah terjadi di negara-negara fasis. Proses hukum yang membuktikan kami bersalah sehingga harus dicabut paspornya tidak pernah dilakukan. Dan itu wajar di dalam negara fasis.

PIB: Mahasiswa yang belajar di Uni Soviet kala itu besar sekali jumlahnya. Bagaimana penguasa KBRI di Moscow mengetahui siapa-siapa yang harus dicabut paspornya?

MDK: Dengan timbulnya peristiwa G30S, maka para mahasiswa yang anti Nasakom mempererat hubungannya dengan KBRI yang didominasi oleh Atase Militernya dan mereka kemudian mendirikan KAMUS (Kesatuan Aksi Mahasiswa-Indonesia di Uni Soviet) yang serupa politiknya dengan KAMI dan KAPI di tanah air sebagai pendukung dan tulang punggung rejim Orde Baru/Suharto.
Anggota-anggota KAMUS inilah yang mengetahui kehidupan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di universitas-institut di Uni Soviet. Mereka inilah sumber informasi intel-intel KBRI untuk menentukan siapa-siapa mahasiswa kiri pendukung Presiden Soekarno, untuk dituduh tersangkut G30S dan tidak loyal kepada RI yang harus dicabut atau dinyatakan tidak berlaku paspornya.


PIB: Bagaimana kehidupan anda dan mahid lainnya yang dicabut paspornya?

MDK: Setelah paspor kami dicabut atau dianulir, kami terus melanjutkan studi sampai tamat di Universitas masing-masing. Untungnya, dan kami berterima kasih sekali, bahwa pemerintah di mana kami studi bisa mengerti keadaaan kami, sehingga masalah pencabutan paspor tersebut tidak menjadikan masalah kelangsungan studi dan keberadaan kami.
Saya pada awalnya mempunyai prediksi, bahwa keadaan carut marut di Indonesia karena peristiwa G30S akan cepat terselesaikan. Tapi kenyataannya bicara lain, bahkan pemerintahan Soekarno yang mengirimkan kami belajar ke luar negeri ditumbangkan oleh rejim jenderal Suharto setelah secara merangkak kudetanya mencapai titik finish di MPRS, yang dipimpin oleh jenderal Nasution dengan keputusan dicabutnya kekuasaan Presiden Soekarno.
Menurut pendapat saya peristiwa tersebut suatu pukulan berat bagi gerakan pembebasan nasional rakyat Indonesia yang sedang berjuang melawan nekolim untuk mendirikan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis politik Trisakti.
Setelah saya tamat studi di Universitas, ternyata situasi yang saya harapkan tidak terjadi. Maka saya memutuskan untuk melanjutkan studi lagi pada jenjang lebih tinggi di Universitas Negara Lomonosov , Moscow (Uni Soviet) dalam bidang hukum internasional sehingga tamat. Sedang harapan akan perubahan politik di Indonesia tetap ada dalam benak saya. Sementara teman-teman mahid lainnya ada yang memilih bekerja dari pada studi.
Tentu saja kehidupan di negara asing tidak se”nyaman” di negerinya sendiri, apalagi dari sudut pandang ideologi yang saya pegang - Marhaenisme Bung Karno. Ketidak cocokan ideologi inilah yang sering mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan pribadi maupun organisasi. Meskipun demikian kesulitan-kesulitan tersebut dengan tabah bisa dihadapi dan diatasi. Setelah berhasil menamatkan studi lanjutan saya diterima bekerja di suatu institut penelitian sebagai peneliti senior selama 17 tahun. Di antara para mahid ada yang nasibnya lebih jelek (juga karena perbedaan politik dengan penguasa negara setempat), setelah tamat belajar diberi pekerjaan di kota-kota terpencil, jauh dari masyarakat Indonesia. Sehingga mereka merasa di”buang”.

PIB: Menurut anda apa yang harus dilakukan pemerintah RI untuk menyelesaikan masalah OTP pada umumnya dan mahid pada khususnya?

MDK: Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan benar-benar. Bagi kami pencabutan paspor tersebut di atas merupakan tindakan pelanggaran HAM. Sebab pencabutan paspor tersebut akhirnya berakibat mereka kehilangan kewarganegaraan Indonesia, menjadi stateless, apatride. Mereka tidak bisa pulang ke tanah air, terpaksa berpisah dengan keluarga, kehilangan karier di tanah air sebagai sarjana setelah tamat belajar, tidak dapat menyumbangkan tenaganya untuk bangsa dan negara. Anda bisa bayangkan betapa sedih-pilunya ketika ayah dan ibu meninggal dunia, di mana saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengubur sebaik-baiknya sebagai anak yang telah dibesarkan. Saya tidak bisa membalas jasa ayah-ibu, padahal berdasarkan budaya Jawa adalah penting sekali ajaran “Mikul dhuwur, mendhem jero”. Kenyataannya saya di tanah seberang “tidak dapat memikul tinggi-tinggi dan tidak dapat mengebumikan dalam-dalam”. Mungkin anda bisa merasakan bagaimana sedihnya mengalami hal tersebut. Keseluruhan penderitaan tersebut saya simpulkan sebagai akibat pelanggaran HAM yang dilakukan penguasa negara – Orde Baru terhadap saya (dan kami OTP pada umumnya).

Maka dari itulah penguasa Republik ini harus arif menyelesaikan masalah pelanggaran HAM tersebut dengan didasari penegakan kebenaran, keadilan dan rekonsiliasi:

1. Pemerintah harus mengakui bahwa telah terjadi pelanggaran HAM oleh penguasa negara (Orde Baru) terhadap warganegaranya di luar negeri (OTP). Konsekwensi logis dari tindak pelanggran HAM tersebut pemerintah/negara harus secara jantan meminta maaf kepada para OTP tersebut di atas. Dengan demikian kebenaran tidak diplintir dan dijungkir balikkan. . Pemulihan hak-hak kewarganegaraan tanpa permintaan maaf sama saja dengan pengingkaran terselubung atas tindak kejahatan HAM terhadap OTP. Kebenaran inilah yang harus ditegakkan.

2. Berdasarkan keadilan para korban pelanggaran HAM mestinya mendapatkan keadilan riil-materiil, selain paspor/kewarganegaraan. Ini prinsipnya. Tapi karena negara dalam keadaan melarat, maka semuanya dapat diatur secara lain. Berbahagialah para anggota GAM meskipun memberontak melawan negara Indonesia ternyata mendapat santunan dan fasilitas banyak. Sedang para OTP yang cinta NKRI, Pancasila, anti separatisme dan tidak memberontak, sampai sekarang tidak mendapat perhatian negara. Bisakah pemerintah menegakkan keadilan?

3. Pemerintah tidak boleh mengulangi lagi praktek-praktek yang diterapkan kepada para korban pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu melakukan tindakan-tindakan diskriminatif, bersih lingkungan dan semacamnya. Dan pemerintah harus menjamin keamanan mereka ketika berada/bertempat tinggal di Indonesia.

4. Pemenrintah tidak perlu memprasyaratkan agar para OTP mengangkat sumpah setia kepada negara untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraannya kembali (sebagaimana yang diminta Yusril Ihza Mahendra ketika pada tahun 2000 diutus Presiden Gus Dur ke Den Haag). Persyaratan demikian adalah penghinaan terhadap para OTP, yang cinta NKRI, Pancasila, tidak pernah memberontak, anti separatisme. Persyaratan demikian hanya cocok dan patut diterapkan kepada para pemberontak (GAM, OPM dll.).


PIB: Andaikata pemerintah mengeluarkan keputusan politik tentang pemulihan kewarganegaraan, kira-kira apakah para OTP akan menggunakan kesempatan tersebut?

MDK: Baiklah, mari kita berandai-andai. Andai kata nanti pemerintah benar-benar mengeluarkan keputusan politik tentang pemulihan kewarganegaraan kepada OTP, menurut pendapat saya mereka absolut berhak mempertimbangkan dan memutuskan menerima atau tidak kewarganegaraan tersebut. Sebab mendapatkan kembali kewarganegaraan adalah hak, bukan kewajiban. Kalau ada seseorang OTP tidak menggunakan kesempatan tersebut tentu ada sebab-sebabnya. Sebab bisa dimengerti secara praktis pemilikan kembali kewarganegaraan tidak memberi perobahan-perobahan riil dalam kehidupan, kecuali pembebasan visa kalau pergi ke Indonesia, pemilikan hak pilih dalam Pemilu dan untuk tinggal di Indonesia (bagi mereka yang kondisi jasmani dan finansinya memungkinkan).

PIB: Seandainya nanti Pemerintah membuat keputusan politik tentang pengembalian hak-hak kewarganegaraan para OTP, apakah mereka akan pulang kembali ke Indonesia?

MDK: Hak untuk menentukan tinggal di negara mana saja adalah hak asasi setiap orang, tidak tergantung pemilikan kewarganegaraan Indonesia. Jadi permasalahan pokok bukan masalah pulang, soal tempat tinggal, soal domisili, tetapi penegakan kebenaran dan keadilan. Apalagi kondisi obyektif kebanyakan para OTP tidak mudah untuk hijrah ke negeri mana pun, termasuk ke Indonesia. Sebab mereka sudah lanjut usia, menderita berbagai penyakit, di Indonesia tidak punya rumah, uang pensionnya tidak besar. Maka apabila di Indonesia jatuh sakit, keuangan mereka tidak cukup untuk membayar ongkos pengobatan di rumah sakit. Inilah masalah serius bagi OTP yang semuanya sudah dalam kategori manula dan selalu sakit-sakitan. Lain masalahnya kalau mereka tinggal di Belanda, Jerman, Swedia dll, masalah pengobatan tidak akan timbul, sebab sudah ditanggung oleh perusahan asuransi. Saya sangat menyangsikan apakah pemerintah menaruh kepedulian akan masalah-masalah tersebut.


PIB: Ada yang berpendapat bahwa OTP yang tidak memiliki paspor/kewarganegaraan Indonesia sudah tidak punya jiwa patriotisme lagi. Bagaimana komentar anda?

MDK: Pendapat demikian itu sangat tidak benar dan picik. Sebab patiotisme dari seseorang tidaklah dapat diukur dengan pemilikan kewarganegaraannya – paspornya. Hal itu sudah dibuktikan selama mereka menjadi OTP di luar negeri, di mana paspor yang dimiliki adalah paspor negara asing. Misalnya, mereka selalu mengadakan kegiatan-kegiatan (seminar, temu wicara, peringatan 17 Agustus, peringatan Hari Sumpah Pemuda, peringatan 100 Tahun Bung Karno, dan lain-lainnya) yang bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan demokratisasi, tegaknya HAM, hukum dan keadilan di Indonesia. Mereka dengan tegas menentang separatisme. Mereka mempertahankan NKRI dan Pancasila. Mereka dengan tulus ikhlas memberikan perhatiannya atas musibah-musibah yang menimpa di tanah air, misalnya dengan pengumpulan dana bantuan untuk korban tsunami di Aceh dan gempa bumi di Yogya dan Klaten dan lain-lainnya.

Perlu diketahui bahwa mereka pada umumnya mempunyai idealisme tinggi. Bagi mereka untuk berbakti dan mencintai Indonesia, membantu tegaknya demokrasi, hukum dan HAM di Indonesia tidak dipersyaratkan adanya paspor/kewarganegaraan Indonesia, seperti yang telah dilakukan bertahun-tahun selama ini di luar negeri. Bahkan sejatinya pemilikan paspor/kewarganegaraan Indonesia sama sekali tidak menjamin bahwa pemiliknya adalah seorang patriot, bukan koruptor, bukan penjarah uang rakyat, bukan teroris penyebar bom yang mengacaukan keamanan, menyengsarakan rakyat Indonesia dan menjatuhkan nama Indonesia di mata internasional.
Jadi terserahlah kepada setiap OTP yang bersangkutan untuk menentukan menerima kembali kewarganegaraan Indonesia atau tidak. Andaikata mereka tidak ingin menerima kembali kewarganegaraan Indonesia tidak dapat dikatakan bahwa mereka bukan bangsa Indonesia lagi. Apalagi, saya ulangi lagi, patriotisme tidak ditentukan oleh pemilikan paspor/kewarganegaraan.


PIB: Apa komentar anda atas berita-berita di media massa tanggal 25 Agustus 2006 tentang rencana pemerintah untuk mempersilahkan “ex-mahasiswa era Orde lama” yang kini berdomisili di luar negeri agar pulang ke tanah air?

MDK: Hal itu bisa saya komentari demikian:
1. Berita-berita tersebut baru suatu wacana-kebijakan pemerintah, tetapi belum dituangkan dalam wujud Keputusan/Peraturan konkrit dan jelas. Maka untuk mengomentari secara benar kita perlu menunggu Keputusan Pemerintah secara resmi.
2. Meskipun demikian sudah nampak kesalahan pandang pemerintah seakan-akan masalah pokok berkaitan dengan para ex-mahasiswa (Mahid) adalah semata-mata hanya kepulangan ke tanah air dan pemilikan paspor/kewarganegaraan. Padahal masalah-masalah tersebut sudah tidak urgen lagi dan merupakan bagian kecil dari masalah besar/pokok. Sebab kapan saja para ex-Mahid bisa pergi ke Indonesia bernostalgi dengan kampung halaman dan kangen-kangenan dengan sanak keluarga. Masalah pokok adalah penegakan Kebenaran dan Keadilan. Tentu saja dapat dimengerti bahwa masalah Rehabilitasi tidak akan timbul kalau penguasa negara tidak mau menegakkan Kebenaran dan Keadilan.
3. Saya kira kebijakan pemerintah tersebut merupakan bukti bahwa penguasa negara mau tidak mau pada suatu saat terpaksa harus menangani masalah ex-mahid ( dan OTP pada umumnya) di luar negeri yang dicabut paspornya. Sebab masalah tersebut menyangkut pelanggaran HAM oleh negara, yang tidak dapat dibungkus dan disembunyikan selama-lamanya.
4. Berdasarkan pengalaman 6 tahun lampau di mana mereka merasa dibohongi oleh Menkumdang Yusril Ihza Mahendra, maka berita tentang akan diturunkannya kebijakan baru pemerintah sekarang ini ditanggapi sangat hati-hati oleh OTP.
5. Sangat diragukan dan mengundang kecurigaan: mengapa kebijakan tersebut hanya diberlakukan kepada para ex-mahasiswa saja, tidak menyinggung orang-orang non-mahasiswa yang juga dicabut paspornya? Apakah kebijakan tersebut bukan suatu diskriminasi penanganan masalah korban pelanggaran HAM? Atau apakah kebijakan tersebut bukan trik-trik tertentu pemerintah yang dewasa ini sedang kalang kabut menghadapi masalah-masalah berat? Atau trik lain yang bersangkutan dengan TAP MPR No. XXV/1966?
6 Saya condong ingin sependapat dengan seorang sahabat yang melihat bahwa kebijakan tersebut hanya untuk membuat imej kepahlawanan yang seakan-akan membela OTP (khususnya ex-mahasiswa) sikorban pelanggaran HAM. Tapi apakah hal itu bukan pahlawan kesiangan? Demi terlaksananya impian tahun 2009?


PIB: Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk berdialog dengan kami. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses.

MDK: Terima kasih kembali, juga saya ucapkan anda sukses.
“DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-61 DAN HIDUP PANCASILA!!!”


“PATRIA INDONESIA BAKTI”, 27 Agustus 2006










Saturday, January 14, 2006

Lagi-Lagi Tragedi Mina
http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=206812
Sabtu, 14 Jan 2006,

Tragedi saat melempar jumrah di Jamarat, Mina, terulang. Hingga tulisan ini dibuat, korban tewas mencapai lebih dari 300 orang. Di antara korban tewas itu dipastikan ada jamaah haji asal Indonesia.Tragedi kali ini adalah yang kesekian. Pada 1 Februari 2004, 244 jamaah tewas. Sebelumnya, pada 5 Maret 2001, 35 jamaah tewas. Pada 9 April 1998, 180 jamaah meninggal. Pada 23 Mei 1995, 270 jamaah meninggal. Dan, pada 2 Juli 1990, 1.426 jamaah juga meninggal.

Tragisnya, sebab-musababnya kurang lebih serupa. Dalam hal ini, jamaah saling berdesakan saat melempar jumrah karena ingin melempar jumrah saat yang dianggap afdol. Yakni, siang sebelum lepas duhur.Persoalannya, mengapa hal seperti itu tidak bisa dicegah? Ini soal keyakinan -yakni, melempar jumrah pada waktu yang dianggap paling afdol- sehingga tidak mudah untuk mengalihkan keyakinan agar, misalnya, jamaah menunda waktu pelemparan supaya tidak terjadi penumpukan jumlah jamaah yang mengakibatkan terjadinya desak-desakan.

Tetapi, sebenarnya keyakinan itu bukan tidak bisa diubah sama sekali. Bukankah masalahnya hanya soal waktu yang dianggap paling afdol. Jadi, bukan waktu yang dianggap wajib atau harus. Dengan kata lain, kalaupun melempar jumrah bergeser sekian jam untuk menghindari desakan-desakan, pada dasarnya tidak membatalkan salah satu rukun haji yang diritualkan itu.

Karena itu, masalah tersebut berpulang pada para ulama dan pemimpin jamaah haji untuk meyakinkan jamaahnya bahwa pada dasarnya bergeser waktu dalam melempar jumrah tidak membatalkan rukun haji.Masalahnya yang kita khawatirkan, pemimin jamaah justru turut memberikan semangat agar jamaahnya melempar jumrah pada waktu yang dianggap afdol itu dengan segala risikonya. Bukankah mengenai mati atau selamat saat orang khusyuk menjalankan ritual ibadah sering dianggap sebagai konsekuensi atas penyerahan diri dan kepasrahan kepada Tuhan?

Hal-hal demikian sepatutnya menjadi pemikiran bersama para pemimpin jamaah dan pimpinan bimbingan haji sejak mereka menyiapkan jamaahnya di tanah air jauh sebelum keberangkatan beribadah haji.Selain itu, pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi serta negara-negara yang bergabung dalam OKI (Organisasi Konferensi Islam) harus turut memikirkan cara memperkecil jalan keluarnya agar terus memperkecil risiko celaka saat jamaah haji melempar jumrah di Jemarat, Mina.Misalnya, ada semacam kesepakatan untuk mengurut ritual melempar jumrah berdasar kelompok negara.

Bahkan, pemerintah Arab Saudi sendiri juga perlu membuat peraturan yang dapat memperkecil risiko tewas saat melempar jumrah hanya karena berdesak-desakan itu.Pemerintah Arab Saudi jangan hanya memperbaiki sarana fisik jalan atau mempermudah akses fisik para jamaah untuk melempar jumrah. Misalnya, membuat jalan bertingkat atau terowongan agar tidak terjadi pertemuan langsung antara jamaah yang sudah dan yang melempar jumrah. Sebab, sarana dan akses fisik itu terbukti tidak bisa mencegah terjadinya kecelakaan saat melempar jumrah yang meminta banyak korban

Pengadaan Mobil di MA Habiskan Dana Rp5,03 M
MEDIA INDONESIA
Sabtu, 14 Januari 2006

JAKARTA (Media): Mahkamah Agung (MA) menghabiskan dana sebesar Rp5,03 miliar untuk pengadaan mobil dinas bagi sembilan ketua muda (Tuada) dan tujuh pejabat eselon I pada 2005.Selain itu, MA juga melakukan pembelian mobil kijang Innova sebanyak 150 unit dan Toyota Corrola Altis 50 unit untuk ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi di seluruh Indonesia pada tahun yang sama.Kepala Badan Urusan Administrasi MA Subagyo mengatakan hal itu kepada wartawan di kantor MA, Jakarta, kemarin. "Pengadaan itu menggunakan dana dari APBN 2005," ujarnya.Kamis (12/1) lalu, Ketua MA Bagir Manan menyerahkan secara simbolis mobil-mobil itu kepada Ketua Muda Perdata Niaga MA Abdul Kadir Mappong mewakili Tuada dan Sekretaris MA Rum Nessa mewakili pejabat eselon I.Subagyo merinci pengadaan mobil Toyota Camry 2.400 cc sebanyak sembilan unit bagi ketua muda menghabiskan dana sebesar Rp3,17 miliar yang diambil dari pos APBN-Perubahan 2005. Sedangkan tujuh unit Toyota Corrola Altis 1.800 cc bagi pejabat eselon I sebesar Rp1,86 miliar diambil dari pos APBN 2005 sebelum perubahan.Pada 2005, MA mendapat anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang kemudian diubah melalui APBN-P menjadi Rp1,4 triliun. Selanjutnya, untuk tahun ini, MA mengajukan anggaran sebesar Rp5,2 triliun ke DPR, namun hanya disetujui sebesar Rp2,1 triliun.Bagi anggota Komisi III DPR Lukman Hakim Saifudin, pembagian mobil dinas di MA tidak menjadi masalah. "Yang penting bagaimana output kinerja mereka ke depan," katanya, tadi malam.Dia menjelaskan, Ketua MA Bagir Manan harus bisa mengumumkan kepada publik mengenai kinerja lembaga yang dipimpinnya pada 2005.Sedangkan Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan menilai MA tidak memiliki sense of crisis. Sebab, kata dia, di tengah sorotan isu suap di MA, mereka justru membagi-bagikan mobil dinas. (KL/CR-56/*/X-8)

Indonesia Gagal Berdiplomasi Soal Perlindungan TKI
REPUBLIKA
Jumat, 13 Januari 2006 20:48:00

Jakarta-RoL-- Pemerintah dinilai gagal dalam memanfaatkan momen pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia di Bukittinggi, Sumatera Barat untuk berdiplomasi mengenai perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia.
"Lagi-lagi Indonesia gagal. Kita tidak bisa memanfaatkan pertemuan bilateral di Bukittinggi untuk berdiplomasi mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Buruh Migran (ABM), Ja`far Shodiq, Jumat.
Menurut dia kegagalan itu akibat lemahnya `bargaining power` sehingga pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda menyerahkan begitu saja draft perlindungan TKI sektor informal kepada Malaysia dalam perundingan yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Abdullah Badawi, di Bukittinggi, Kamis (12/1).
"Sikap pasrah Menlu sama halnya dengan merendahkan martabat bangsa kita, terutama yang menjadi buruh migran di Malaysia," kata Ja`far saat dihubungi dari Jakarta tengah berada di Surabaya.
Ia berpendapat sesunguhnya Indonesia dan Malaysia mempunyai kedudukan yang sama dan saling membutuhkan dalam sektor tenaga kerja informal, namun sayangnya posisi tawar menawar itu tidak dimaksimalkan.
Padahal dalam pengamatan Aliansi Buruh Migran sejak pemerintah Malaysia mendeportasi 450 ribu TKI ilegal pada akhir tahun 2004 lalu, beberapa usaha perkebunan kelapa sawit dan sektor-sektor informal di negeri jiran itu terbengkalai karena ternyata hanya 50 ribu TKI saja yang kembali.
"Kalau pemerintah kita jeli, tentu hal ini bisa dimanfaatkan untuk `bargaining` karena ternyata antara TKI dengan majikannya di sana ada simbiosis mutualisme," ujarnya.
Ja`far juga menambahkan bahwa kegagalan Indonesia dalam berdiplomasi dengan Malaysia mengenai perlindungan TKI sektor informal disebabkan tidak adanya koordinasi antar menteri terkait.
Menurut dia Menlu Hassan Wirajuda sebelum menyerahkan draft tentang perlindungan TKI sektor informal kepada pihak Malaysia terlebih dulu harus melakukan koordinasi dengan Manakertrans Erman Suparno dan Menneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta.
Oleh sebab itu Ja`far meminta agar Indonesia meninjau ulang keputusan menyerahkan draft perlindungan TKI sektor informal selagi belum telanjur menjadi sebuah keputusan peraturan perundang-undangkan yang ditetapkan pemerintah Malaysia.
"Sebaiknya pemerintah tidak mengulur-ulur waktu lagi dan segera benahi semua konsep mengenai perlindungan TKI sektor informal untuk mengurangi penderitaan mereka di sana (Malaysia)," ujarnya.
Menurut Ja`far kalau pemerintah Malaysia yang menetapkan peraturan mengenai perlindungan TKI sektor informal, bukan tidak mungkin kekerasan demi kekerasan yang menimpa TKI dan TKW di Malaysia akan terus terjadi.
"Sudah banyak darah dan air mata yang keluar akibat jatuhnya korban jiwa mulai dari yang cacat fisik sampai yang tewas akibat penyiksaan majikan di sana, belum lagi korban-korban kasus trafficking. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk mencegahnya, jangan hanya bersikap pasrah seperti saat ini," katanya. ant/pur

Dituntut Keberanian Presiden Yudhoyono

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/01/13/index.html
SUARA PEMBARUAN DAILY Tajuk Rencana I

SEKALIPUN Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus menerus gencar berkampanye memberantas korupsi, namun hasilnya belum seimbang. Sebab, dalam masyarakat masih berkembang penilaian negatif atas hasil yang dicapai pemerintah dalam memberantas korupsi. Terbukti dari kritik masyarakat yang mengatakan bahwa pemerintah masih "pandang bulu" dalam membasmi KKN. Selain "pandang bulu", pemerintah juga dituduh melakukan "tebang pilih". Artinya yang satu "ditebang", yang lain dibiarkan tumbuh dan berkembang. Cara-cara "tebang pilih" dalam pemberantasan korupsi jelas lebih parah dari "pandang bulu", karena yang terjadi adalah pilih kasih alias diskriminatif.
Oleh karena itulah berkembang juga pendapat yang mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Yudhoyono melakukan politik balas dendam dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi. Maksudnya, mengutamakan penyidikan korupsi terhadap pihak-pihak yang dianggap tidak seiring dan sejalan dengan kebijakan pemerintah, atau yang termasuk kategori "lawan-lawan politik".
Di pihak lain, Presiden Yudhoyono juga dituduh tidak tegas memerintahkan aparatnya menindak orang-orang dekatnya yang dituduh melakukan KKN. Pemerintah dinilai setengah hati dalam membasmi korupsi, karena masih banyak kasus KKN kelas "kakap" yang luput dari perhatian. Bahkan terkesan dibiarkan.
KESAN bahwa Presiden Yudhoyono "pandang bulu" dan "tebang pilih" dalam memberantas korupsi tercermin dalam penuntasan manipulasi dana Pemilu 2004 di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Betapa tidak, karena sudah jelas dan transparan melalui pemeriksaan di sidang pengadilan atas pejabat KPU yang menerangkan bahwa semua anggota KPU menerima dana rekanan. Namun, yang diseret ke pengadilan dan dihukum hanya Ketua KPU, Nazaruddin Sjamsuddin. Padahal paling tidak ada dua anggota KPU, menurut kesaksian di pengadilan, menerima dana dari rekanan tapi tidak tersentuh karena mereka orang-orang dekat presiden.
Kalau Presiden Yudhoyono memang konsekuen dan komit atas janjinya sewaktu kampanye Pilpres 2004, seharusnya jangan diskriminatif dalam memberantas korupsi. Jangan "pandang bulu" atau "tebang pilih" serta setengah hati. Apalagi Presiden Yudhoyono dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Ia adalah amanat langsung rakyat sebagai pemegang kedaulatan, yang diberi mandat penuh dari rakyat untuk memberantas korupsi. Presiden Yudhoyono dituntut keberaniannya untuk mengungkap kasus-kasus KKN "kelas kakap".
SEPERTI kasus BLBI, jelas merupakan perampokan atas uang rakyat sampai ratusan triliun rupiah pada 1997. Kalau punya keberanian, Presiden Yudhoyono perlu meninjau kebijakan pemerintah sebelumnya mengenai pemberian release and discharge yang membebaskan para debitor nakal dari tuntutan hukum. Kecuali Moh Hasan dan Probosutedjo, boleh dibilang pihak-pihak yang dekat dan bahkan keluarga Cendana belum tersentuh sama sekali.
Beberapa waktu lalu semua fraksi di DPR menyuarakan supaya pemerintah segera mengusut tuntas kasus KKN di bidang pertambangan. Termasuk meninjau kembali kontrak kerja sama dan bagi hasil dengan investor asing yang dinilai sarat KKN sehingga merugikan keuangan negara. Dalam kaitan ini, makin terasa sikap setengah hati Presiden. Padahal kalangan DPR sendiri sudah bersuara keras mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan tegas membongkar berbagai KKN di bidang pertambangan tersebut. Namun, sampai sekarang belum ada geliatnya. Sekali lagi, kita menuntut keberanian Presiden Yudhoyono dalam membasmi KKN, yang adalah musuh seluruh rakyat.
Last modified: 13/1/06

Dihambat, Usul Hak Angket Impor Beras

SUARA PEMBARUAN DAILY

JAKARTA - Langkah DPR mengajukan hak angket terhadap kebijakan impor beras oleh pemerintah mulai dihambat. Fraksi Partai Golkar (FPG) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR berupaya menghambat pembahasan usul hak angket DPR tersebut. Sedang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang semula gigih menolak impor beras dinilai mulai berubah haluan.
Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi yang digelar sebagai pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus), Jumat (13/1), diboikot oleh FPG, FPD, dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD). Rapat hanya dihadiri Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS).
Fraksi-fraksi itu hanya mengirimkan surat yang isinya mempertanyakan keabsahan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus. FPKS, yang anggotanya ikut menandatangani usul hak angket DPR soal impor beras, juga mengirimkan surat yang sama, meski anggotanya hadir dalam rapat tersebut.
Bacakan Surat
Manuver fraksi-fraksi tersebut praktis membuat rapat yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono didampingi dua Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dan Zaenal Ma'arif, alot, sehingga gagal mengambil keputusan apakah usul hak angket dapat segera dibahas atau tidak.
Ketika membuka rapat, Ketua DPR Agung Laksono, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menurut salah seorang yang ikut dalam rapat tertutup tersebut, langsung membacakan surat dari empat pimpinan fraksi (FPG, FPD, FPKS, dan FBPD). Dalam suratnya, keempat fraksi tersebut menilai, rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, tidak sah, dan mereka meminta supaya rapat Bamus tetap digelar Kamis (19/1) pekan depan sesuai jadwal.
Surat yang dibacakan Ketua DPR itu kemudian ditimpali oleh pimpinan FPPP Ahmad Muqowam yang mempertanyakan kehadiran anggota pengusul hak angket impor beras dalam rapat tersebut. Padahal, Muqowam sendiri termasuk salah seorang dari 108 anggota DPR yang mengusulkan hak angket impor beras.
Melihat alotnya perdebatan, akhirnya Agung Laksono menskors rapat dan memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi yang hadir untuk melobi.
Setelah 10 menit rapat diskors, Ketua DPR membuka kembali rapat dan langsung mengumumkan bahwa rapat Bamus akan dikembalikan seperti semula ke Kamis (19/1). Mendengar pengumuman itu, perdebatan pun alot dan akhirnya kembali diskors. Kesepakatan akhir, rapat akan dilanjutkan Senin (16/1).
Kecewa
Hasto Kristiyanto (FPDI-P) dan Efiyardi Asda (FPPP) pengusul hak angket impor beras menyatakan sangat kecewa dengan gagalnya rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi itu. Keduanya menilai, pimpinan DPR berlindung di balik prosedur, ketimbang substansi penolakan impor beras yang seharusnya segera diputuskan untuk berpacu dengan waktu. Sebab kalau tidak, gelombang beras impor segera mengalir.
Ketua DPR Agung Laksono seusai memimpin rapat mengatakan, pihaknya tidak mengulur-ulur waktu terkait dengan ditundanya rapat ke Senin. "Kita bukan mengulur-ulur. Sikap dasar kita tidak berubah. Kami tetap tidak setuju impor beras dilakukan sebelum masalah ini selesai di DPR,'' katanya.
Anggota FPKS Andi Rahmat, yang ditanya wartawan soal fraksinya yang ikut-ikutan mengirim surat mempertanyakan keabsahan rapat konsultasi, menegaskan, sikap fraksinya tidak berubah. Dikatakan, FPKS tetap menolak impor beras seperti sikap awal. Maksud dari surat FPKS itu adalah dikhawatirkan nanti proses hak angket itu dipersoalkan sehingga substansinya gagal pula.
Penolakan Gubernur
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono dan Ketua Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) Agusdin Pulungan, mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan penolakan sejumlah gubernur terhadap kebijakan impor beras.
Pemaksaan impor beras menggambarkan kesewenang-wenangan pemerintah pusat terhadap daerah dan dapat menyebabkan krisis politik dan kepercayaan.
Keduanya mengatakan, penolakan sejumlah gubernur terhadap keputusan pemerintah pusat juga menunjukkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden kurang memiliki rasa empati terhadap situasi kehidupan petani di daerah.
Sejumlah gubernur berulang kali menyatakan menolak kedatangan beras impor. Bahkan, Jumat (13/1), Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang mewakili Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dengan tegas menyatakan akan meminta gubernur lain untuk mengusir kapal-kapal yang membawa beras impor jika tiba di pelabuhan-pelabuhan tujuan.
Terkait hal tersebut, Suswono mengingatkan, pernyataan sejumlah gubernur itu sangat serius dan jangan dianggap angin lalu.
Menurutnya, fakta di lapangan memang menunjukkan beras masih cukup banyak, tetapi harganya di atas harga pembelian pemerintah (HPP), karena nilai tukar petani sangat rendah.
Dia mengungkapkan, petani tidak mau melepas gabah jika harganya di bawah biaya produksi dan kebutuhan hidup sehari-hari yang terus melonjak.
Revisi HPP
Menurutnya. permintaan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad agar impor distop dan HPP disesuaikan dengan kondisi di daerah, ada benarnya, karena standar upah regional di masing-masing daerah berbeda-beda.
"Melihat kondisi di lapangan saat ini sudah selayaknya Inpres tentang perberasan yang mengatur HPP direvisi. Lebih cepat lebih baik. Jika niatnya memang baik, demi kepentingan petani, tidak sulit mengubah Inpres. Kepada petani harus diberi insentif harga yang menjanjikan. Impor memang tidak perlu,'' ujarnya di Jakarta, Sabtu (14/1).
Senada dengan itu, Agusdin Pulungan mengatakan, HPP gabah dan beras memang sudah tidak wajar karena kondisi masing-masing daerah berbeda. HPP sebaiknya direvisi dan diatur oleh daerah dan menjadi tanggung jawab daerah.
Dikemukakan, saat ini HPP dijadikan alasan oleh Perum Bulog tidak bisa membeli gabah dan beras dari dalam negeri, sehingga harus impor. Dengan alasan HPP Bulog tidak maksimal menyerap gabah dan beras dari petani karena niatnya memang ingin mengimpor beras sebanyak-banyaknya.
Dia setuju dengan pernyataan Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang akan memboikot beras impor, sebab beras impor akan menghancurkan harga jual gabah petani.
''Gubernur dan bupati memang selayaknya menolak impor beras karena impor menjadi sabotase atas panen padi di daerah. Juga merupakan bentuk demotivasi pembangunan pertanian di daerah. Kami juga mendesak DPR menggunakan hak angket dan interpelasi untuk mengungkap misteri di balik keputusan impor beras,'' katanya. (M-15/S-26)
Last modified: 14/1/06

Membasmi KKN, butuh pemimpin "otoriter"

http://www.harianterbit.com/artikel.php?kategori=TAJUK_RENCANA&id=35591
7 January 2006 - 13:04

MAHKAMAH Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera mengganti majelis hakim yang menangani perkara kasus korupsi Jamsostek. Keputusan ini merupakan buntut tertangkap basahnya seorang panitera PN Jaksel Jimmy Lumanau yang tengah memeras seorang saksi perkara tersebut. Kasus tertangkap basahnya panitera ini hanya salah satu contoh dari banyak kasus mirip-mirip yang kesemuanya membuktikan bahwa apa yang sudah sejak lama dikeluhkan masyarakat tentang eksistensi mafia peradilan, bukanlah isapan jempol belaka. Sudah cukup banyak kasus di mana aparat penegak hukum ''bermain'' dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Terseretnya sejumlah perwira dan perwira tinggi polisi dalam kasus korupsi di bank BNI - dengan tersangka Adrian Waworuntu - adalah bukti-bukti, betapa negeri ini sudah sejak lama dicengkeram oleh mafia peradilan. Kalangan hakim, polisi, bahkan kalangan jaksa dan pengacara, adalah bagian dari aktor-aktor mafioso tersebut yang selama ini sering kita sebut dengan oknum. Negeri ini nampaknya memang membutuhkan sebuah revolusi. Revolusi dalam pemikiran dan tindakan untuk mengembalikan supremasi hukum pada tempatnya. Untuk ini, diperlukan pimpinan yang kuat, yang berpikir secara luar biasa karena memang perbuatan korupsi dan permainan hukum di negeri ini juga sudah masuk kategori luar biasa pula. Penegakan hukum - terutama terkait langsung dengan pemberantasan korupsi - nampaknya tak lagi bisa dipercayakan begitu saja kepada jajaran penegak hukum itu sendiri. Ingat kasus seleksi ulang para hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial yang hingga kini menimbulkan pro-kontra di masyarakat? Tak berlebihan kalau kita katakan, usul seleksi ulang - yang terasa sangat melecehkan eksistensi Mahkamah Agung - itu merupakan indikasi ketidak percayaan kepada seluruh hakim agung. Dan kita tahu bahwa pangkal masalahnya adalah isu keterlibatan Ketua Mahkamah Agung sendiri dan sejumlah hakim agung dalam kasus "suap menyuap'' yang dilakukan pengacara Probosutedjo, yang dalam hal ini sedang menangani perkara tuduhan korupsi yang dituduhkan kepada Probo. Jalin berkelindan, tumpang tindih, ibarat benang kusut yang tak bisa diurai di mana ujung dan pangkalnya. Begitulah gambaran hukum di negeri ini. Negeri ini kini sangat membutuhkan seorang pemimpin yang bertemperamen "otoriter" namun bertaqwa kepada Allah SWT, yang berani dan tanpa pilih bulu menebaskan pedang keadilannya kepada setiap koruptor dan siapa saja yang terlibat mafia peradilan. Saatnya juga di negeri ini diterapkan asas hukum pembuktian terbalik, agar semua pejabat yang dicurigai atau disebut-sebut tersangkat korupsi, dituntut untuk membuktikan asal muasal seluruh harta kekayaannya.(

Seleksi Ulang Kesankan Konflik Pimpinan MA dan KY

SUARA PEMBARUAN DAILY

JAKARTA - Siapa pun harus mendukung setiap upaya reformasi peradilan yang sudah rusak dengan membersihkan para hakim agung yang nakal, tetapi tidak dengan seleksi ulang. Sebab, selain melanggar UU dan hak asasi, seleksi ulang itu juga terkesan dilatarbelakangi konflik pribadi antara pimpinan Komisi Yudisial (KY) dengan Mahkamah Agung (MA).
Hal itu dikemukakan anggota Komisi III DPR T Gayus Lumbuun kepada Pembaruan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1) berkaitan dengan wacana seleksi ulang hakim agung yang dilontarkan KY. Gayus, bahkan menilai KY terlalu emosional dan arogan dengan sikapnya memaksa pimpinan MA datang ke kantor KY.
Wacana itu lebih banyak dipicu oleh dengan kekecewaan KY yang tidak bisa memaksa Ketua MA Bagir Manan datang ke kantor KY. Dikatakan, kalau saja KY mau bersabar lalu mendatangi Ketua MA untuk tujuan klarifikasi seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mungkin tidak ada masalah.
"Mungkin KY lupa, dengan penjelasan Pasal 22 UU No 22/2004 tentang KY, bahwa KY diwajibkan tidak memperlakukan hakim-hakim yang diperiksa sebagai tersangka. Karena itu, memang tidak ada kewajiban mutlak hakim harus datang ke kantor KY, apalagi Ketua MA sebagai tinggi negara. Toh KY tidak memiliki kekuatan pemaksa seperti KPK," tegas anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P) itu.
Soal wacana seleksi ulang, Gayus menegaskan kembali bahwa semangatnya boleh didukung, tetapi secara teknis tidak bisa dilakukan. Sebab, seleksi ulang itu, apalagi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) bertentangan dengan UU No 14/1985 tentang MA yang diperbarui dengan UU No 5/2004 tentang MA.
Kalau dilakukan seleksi ulang melalui Perpu, kata Gayus, berarti keanggotaan para hakim agung yang ditetapkan menurut UU tentang MA itu, harus gugur. Padahal, Perpu atau pun UU tidak berlaku surut, sebab kalau itu terjadi hak asasi para hakim agung dilanggar.
Di samping itu lanjut dia, alasan dikeluarkannya Perpu, yakni kegentingan yang memaksa, tidak memenuhi syarat. Memang benar dua peradilan Indonesia sudah rusak berat, tetapi hal itu tidak berarti kondisi tersebut dijadikan sebagai alasan negara dalam keadaan darurat atau genting.

Potong Satu Generasi

Sementara itu, anggota Komisi III DPR lainnya, Anhar dari Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR) kepada Pembaruan, Sabtu (14/1) pagi mengatakan, mendukung semangat seleksi ulang hakim itu. Dikatakan, ide itu sama dengan tuntutan mahasiswa di jalan reformasi, yakni potong satu generasi untuk memutus mata rantai rezim yang korup.
Menurutnya, lemahnya kinerja dan buruknya moralitas para hakim agung itu tidak lepas dari penyakit lama yang sudah kronis dari para hakim di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Karena itu, harus ada upaya reformasi total dengan mengganti semua yang rusak dengan yang baru dan baik.
Namun kata Anhar, ada masalah yang harus dilihat secara prosedural ketatanegaraan. Sebab, menurut UU No 5/2004 tentang MA, jumlah hakim agung harus 60 sementara sekarang baru ada 49 orang, sehingga sebaiknya KY mengawasi kinerja para hakim-hakim yang bermasalah, sambil menambah jumlahnya menjadi 60 orang.
Setelah jumlahnya 60 orang, KY bisa melihat efektifitas kinerja mereka apakah masih jelek atau tidak. Kalau memang ada yang ketahuan jelek terutama moralitasnya buruk, memang tidak ada pilihan diganti, bukan lagi diseleksi ulang.
Anhar mengingatkan, wacana seleksi ulang hakim agung secara psikologi bisa berdampak buruk bagi upaya penegakan hukum secara umum. Misalnya, kalau sampai korps hakim-hakim itu menolak lalu sepakat mogok menarik diri, dampaknya jadi buruk sehingga tujuan reformasi peradilan pun tidak tercapai.

Usulan Solusi

Komentar Binsar Gultom, Hakim Pengadilan Negeri Medan, di tempat terpisah, pun mendukung KY yang gigih memperbaiki kinerja para hakim termasuk niat baik untuk pembaruan di MA dengan cara membabat habis praktik mafia peradilan mulai dari tingkat pertama hingga tingkat MA.
Tetapi dia mengingatkan, untuk memperbaiki wajah peradilan ini tidak bisa secara instan, tetapi harus dilakukan secara profesional berdasarkan aturan hukum yang jelas. Sebab Negara Indonesia adalah negara hukum, apalagi yang diawasi adalah para hakim yang 'mulia' dan 'terhormat' sebagai pelaksana UU.
Dia mengusulkan enam langkah sebagai solusi terbaik untuk memperbaiki kinerja para hakim agung dan sekaligus memperbaiki wajah MA. Pertama, sesuai kewenangan KY, segera pilih calon-calon hakim agung yang terbaik dari yang baik sebanyak 11 orang untuk memenuhi target 60 orang hakim agung sebagaimana diamanatkan UU MA sambil menunggu para hakim agung yang 49 orang itu ,pensiun'. Diharapkan kehadiran 11 orang hakim agung pilihan pertama KY akan menjadi contoh dan therapy terbaik bagi hakim agung yang sudah lama bertugas di MA.
Kedua: untuk mencari embrio hakim agung mendatang, KY segera menginventarisir para hakim diseluruh Indonesia. Mereka yang dipandang memiliki track record bagus yang telah teruji prestasinya oleh publik, berintegritas tinggi mewujudkan kebenaran hukum dan keadilan segera diusulkan kepada pimpinan MA untuk menduduki promosi jabatan pimpinan pengadilan disemua tingkatan hingga menjadi hakim agung tanpa urutan senioritas. Sehingga fungsi KY mengusulkan penghargaan/jasa kepada hakim berprestasi (vide pasal 24 ayat 1 UU KY) dan pengusulan para calon hakim agung ke DPR (vide pasal 13 huruf a UU KY) menjadi relevan.
Ketiga, agar UU KY diamendemen UU KY, bukan membentuk Perpu. Di dalam UU KY harus dipertegas selain aturan mekanisme pemanggilan Hakim, Hakim Agung/Hakim Mahkamah Konstitusi dan Ketua MA/Ketua MK juga perlu dipertegas rekomendasi penjatuhan sanksi KY dan fungsi pengawasan tehnis yudisial serta tehnis non yudisial, terutama menyangkut kode etik/prilaku hakim. Jika KY mampu, usulkan agar masalah rekruitmen para calon hakim, promosi/mutasi jabatan hakim, baik untuk pimpinan pengadilan tingkat pertama maupun banding diserahkan sepenuhnya kepada KY. Kedepan, biarlah MA dan jajarannya hanya mengurusi tehnis yudisial - administratif dibidang perkara.
Keempat, untuk mempercepat kader-kader hakim agung dikemudian hari, perlu segera di-revisi kembali pasal 7 ayat (1) huruf (f) UU MA yang mensyaratkan untuk menjadi calon hakim agung harus berpengalaman 20 tahun hakim termasuk didalamnya pernah menjadi hakim tinggi, harus diganti menjadi berpengalaman 15 tahun, asalkan hakim tersebut telah teruji prestasinya oleh publik dinilai bagus dan berintegritas tinggi mewujudkan kebenaran hukum dan keadilan. Hal ini penting agar para hakim yang berprestasi/berkualitas tersebut tidak sempat pensiun di Pengadilan tingkat pertama maupun banding. Katakan seperti rekan hakim: H. Cicut Sutiarso yang dipromosikan menjadi Ketua PN Jakarta Pusat, kedepan dia sudah pantas dicalonkan menjadi hakim agung, sekalipun dia belum pernah menjadi Hakim Tinggi.
Kelima, karena kewenangan untuk memperbaiki citra peradilan itu sebenarnya ada dipundak Pimpinan MA, tanpa harus pihak luar yang mengatur-nya, maka saya minta kepada pimpinan MA segera mengambil sikap tegas, sportif dan obyektif memilih dan mempromosikan para hakim yang dipandang mampu dan berprestasi memimpin Pengadilan diseluruh Indonesia. Khususnya untuk kota-kota besar tempatkan mereka yang dipandang publik mampu mensterilkan peradilan dari praktik mafia peradilan, seperti langkah pimpinan MA mempromosikan rekan hakim: H. Andi Samsan Nganro (Ketua PN. Cibinong) menjadi Ketua PN. Jakarta Selatan, sudah bagus.
Dari cara-cara spektakuler ini Pimpinan MA terlihat melakukan suatu perobahan dan gebrakan mendasar memperbaiki dunia peradilan. Mengapa? Karena berhasil tidaknya pemberantasan praktik mafia peradilan ini sangat tergantung pada kemampuan dan kecakapan teknis yudisial dan administratif para pemimpin Pengadilan disemua tingkatan, biasanya anak buah itu menurut atasan (monoloyalitas). Saya katakan tegas, masih cukup banyak rekan-rekan hakim yang berprestasi dan berkualitas yang bersedia memperbaiki citra peradilan.
"Kami siap membantu pimpinan MA jika diperlukan. Akan kami buktikan bahwa masih ada rekan-rekan hakim yang mampu berbuat yang terbaik dari yang baik," ujarnya
Keenam, realisasikan secepatnya kenaikan gaji/kesejahteraan para hakim sebagaimana pernah disampaikan Presiden SBY ketika bertatap muka dengan para hakim Indonesia di Gedung MA Selasa (20/12-2005). Jangan jadikan hakim menjadi obyek mata-mata pengawasan hingga dibentuk pengawasan eksternal KY, sementara gaji para pejabat Negara lain diatas Rp 40 juta dibiarkan tanpa pengawasan.
Hakim itu siap diawasi kapan, dimana saja asalkan gaji/kesejahteraannya cukup fantastis Jika gaji/kesejahteraan para hakim telah fantastis, artinya peningkatannya tidak anget-anget ta'i ayam, masih saja ada hakim nakal terima suap dari pihak ketiga, hakim yang bersangkutan berarti telah rela dan ikhlas dipecat secara tidak hormat dan harus diadili sesuai proses hukum. (M-15/W-5)
Last modified: 14/1/06

Thursday, January 12, 2006

Imparsial: Penegakkan HAM 2006 Akan Sekelam 2005
HUKUMonline, 13 Januari 2006

[12/1/06]
Potret penegakkan HAM 2005 dinilai tidak lebih baik dari tahun sebelumnya karena masih diterapkannya demokrasi selektif di negeri ini.
Nada sangat pesimis disuarakan Imparsial terkait penegakkan HAM di Indonesia. Sepanjang tahun 2005, berdasarkan pantauan LSM yang memfokuskan diri pada penegakkan HAM ini, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono -Jusuf Kalla justru menerapkan daftar kebijakan yang kontra penegakkan HAM. Mulai dari mengancam kebebasan sipil (civil liberties), melanggengkan pengampunan (impunity), melanggar kebebasan beragama, membatasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi, tetap menerapkan hukuman mati, melakukan kekerasan terhadap pejuang HAM, dan setengah hati dalam mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM.

Sebagai gambaran buruknya kondisi penegakkan HAM, Imparsial mencatat ada sekitar 281 warga sipil yang menjadi korban kekerasan sepanjang tahun 2005. Ironisnya, polisi yang seharusnya memberikan jaminan keamanan justru menduduki peringkat pertama sebagai pelaku kekerasan terhadap warga negara.

Pelaku Kekerasan terhadap Masyarakat Sipil 2005
No.
Pelaku
Jumlah
1.
Aparat Polisi
173
2.
Aparat TNI
21
3.
Gabungan (Detasemen 88, Brimob, Buser, Intelkam Polda)
1
4.
Aparat Tramtib
2
5.
Tim Pengawas Hutan
3
6.
Pengadilan Negeri
11
7.
Menteri
1
8.
Bupati
1
9.
Pemkab-KPUD
2
10
Aktor non-negara
25
Total
241

Sementara dalam hal pelanggaran kebebasan beragama, Imparsial mencatat ada 24 kasus penutupan gereja yang dilakukan masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya 12 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan lainnya, seperti tuduhan penodaan agama terhadap Lia Aminudin yang mendirikan Komunitas Eden dan M. Yusman Roy yang melakukan sholat dua bahasa.

“Dalam hal ini, negara dinilai lemah dalam penegakkan HAM karena negara dinilai tidak mampu dalam memberikan perlindungan kebebasan beragama, yang ditunjukkan dengan tindakan pembiaran atau cara apapun,” kata Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik.

Menurut Rachland, daftar kebijakan yang tidak pro penegakkan HAM tersebut merupakan buntut dari penerapan demokrasi yang selektif oleh pemerintahan sekarang. Buat Rachland, kondisi ini menjadi ironis mengingat pemerintahan sekarang justru dihasilkan dari proses yang sangat demokratis sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

Salah satu indikasi penerapan demokrasi yang selektif tersebut, lanjut Rachland, dapat dilihat pada kebijakan pemerintah dalam memberantas terorisme dengan mengedepankan pendekatan keamanan yang berlebihan. Pendekatan ini, menurutnya, justru menimbulkan problem yang sangat serius dalam proses penegakkan HAM.

Imparsial memprediksi tahun 2006 ini, akan terjadi stagnansi dalam hal upaya penegakkan HAM oleh pemerintah SBY-JK. Seperti halnya tahun 2005, Imparsial menilai penerapan demokrasi yang selektif sepertinya akan tetap menjadi ‘andalan’ dari strategi politik pemerintahan SBY di tahun 2006 ini.

Rachland meyakini bahwa pola pendekatan keamanan tentunya akan tetap menjadi prioritas pemerintah SBY dalam mengelola kekuasaannya yang cenderung akan berujung pada akomodasi tuntutan-tuntutan TNI dan BNI.

“Pembatasan kebebsan sipil dan kasus-kasus pelanggaran HAM akan cenderung meningkat pada permasalahan yang terkait dengan upaya pemberantasan terorisme dan upaya penyelesaian konflik di daerah,” ujar Rachland.
(Rzk)

PDIP Kota Semarang Tegaskan Oposisi Loyal

Suara Merdeka, 12 Januari 2006

Semarang, CyberNews. DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menegaskan pilihan sikap oposisi loyal, sesuai dengan instruksi Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri.
Demikian disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang H Sriyono SSos, di sela-sela malam renungan HUT Ke-33 PDI Perjuangan di sekretariat DPC Jl Barusari I/9 beberapa waktu lalu.
''Seperti telah digariskan induk partai, DPC PDI Perjuangan maupun Fraksi PDI Perjuangan di DPRD, siap untuk menjadi oposisi terhadap kebijakan Pemkot,'' kata Sriyono.
Pilihan untuk menjadi oposisi loyal, juga ditegaskan dalam apel dalam rangka HUT Ke-33 di sekretariat PDI Perjuangan Jl Jenderal Sudirman, Rabu (11/1). Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Rahardjo yang menjadi inspektur upacara mengatakan, pilihan sikap yang diambil adalah oposisi loyal bukan oposisi murni.
Loyalitas yang dimaksud diperuntukkan pada masyarakat di tingkat akar rumput. Salah satu realisasinya, kader PDI Perjuangan di daerah diharapkan bisa mengawal penyusunan RAPBD yang berorientasi pada pelayanan publik.
Sriyono meyakini, keputusan untuk menjadi oposisi loyal itu, sudah melalui kajian mendalam dalam bentuk diskusi dan rapat-rapat di jajaran DPP. Pilihan sikap itu mengikat bagi para fungsionaris dan kader PDI Perjuangan, baik lewat partai maupun fraksi, dari DPP hingga organisasi pada lapis terbawah. Oleh karenanya, DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menyatakan taat dan patuh pada keputusan itu.
''Kader PDI Perjuangan, baik di partai maupun fraksi, harus berjuang sesuai kehendak rakyat. Sebab, partai ini dilahirkan dari dan untuk rakyat kecil,'' tandas Sriyono, yang juga Ketua DPRD Kota Semarang itu.
Dicontohkannya, para kader PDI Perjuangan harus memiliki perhatian pada penyaluran Subsidi Langsung Tunai (SLT), yang kini tengah berlangsung. Sebab, pembagian kompensasi BBM itu berhubungan langsung dengan wong cilik, yang merupakan konstituen utama partai itu. Dia menilai, pembagian SLT berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat kecil, sebagai dampak kecemburuan akibat ketidakadilan pembagian.
''Pada saat yang sama, konsentrasi kader juga diarahkan pada akses masyarakat pinggiran terhadap pendidikan dan bantuan gizi untuk balita dari keluarga miskin,'' tambahnya.
Pada kesempatan itu, Sriyono juga menyinggung munculnya gerakan pembaharuan, yang disebut-sebut berasal dari kader PDI Perjuangan sendiri. Dikatakannya, sampai saat ini PDI Perjuangan Kota Semarang masih solid, dan mendukung kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
''Indikasinya apa? Sampai detik ini, belum ada kader yang mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA),'' katanya.
Menurut dia, kalau ada kader yang hendak melakukan pembaharuan, mestinya dilakukan sesuai mekanisme kepartaian. Pembaharuan bisa dilakukan melalui kongres, konferda, hingga konfercab. ''Akan lebih baik, kalau pembaharuan itu dilakukan tetap dalam satu tubuh PDI Perjuangan.'' ( ( Achiar MP/Cn08 )

Diberitakan di media bhw Megawati berkata PDIP mengadakan oposisi loyal, yaitu setia pada Pancasila, UUD 45 dan pada kepentingan rakyat. AAsaad

Said Agil Terima DAU Rp 4,5 M
Untuk Beli Rumah dan Mobil

http://www.suaramerdeka.com/harian/0601/11/nas01.htm

Said Agil Husin Al Munawar SM/dok

JAKARTA - Terdakwa mantan Menteri Agama, Said Agil Husin Al Munawar, mengaku telah menerima dana abadi umat (DAU) sebesar Rp 4,5 miliar pada saat menjabat sebagai menteri agama.

Hal tersebut dikatakan Said Agil dalam lanjutan pemeriksaan terhadap dirinya sebagai terdakwa dalam kasus korupsi dana haji atau DAU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (9/01/2006).

Dia menjelaskan, selama menjabat menteri dirinya menerima dana lain di luar gajinya sebagai menteri sebesar Rp 19, 9 juta per bulan.
''Sejak Agustus 2001 hingga Oktober 2004, saya telah menerima honor, insentif, uang lelah, transpor, serta lembur dari BPIH dan DAU yang totalnya Rp 4,5 miliar,'' katanya.

Sebagian uang tersebut dipakai untuk membeli rumah di Bandung dan membeli sebuah mobil untuk anaknya.
''Uang saya yang ada di rekening sebesar 56 juta dolar AS. Meski rumah saya cuma satu di Ciputat, dana DAU tersebut saya pakai sebagaian untuk membelikan rumah untuk anak saya di Bandung yang harganya Rp 180 juta, dan saya kasih dia mobil juga,'' ujarnya.

Sebagian lagi, dana tersebut dipakai untuk memberi bantuan beasiswa kepada beberapa orang mahasiswa yang mau melanjutkan studi di luar negeri.
''Sebagian lagi dananya saya pakai untuk membuat perpustakaan digital di beberapa universitas,'' papar dia.

Kendati demikian, Said Agil membenarkan bahwa Badan Pengawas DAU dan BPIH tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dirinya berinisiatif mengundang BPK untuk melakukan audit investigatif atas pengelolaan DAU dan BPIH supaya tidak menimbulkan fitnah di masyarakat.
''DAU itu diperoleh dari penyisihan 10 persen BPIH. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Agama (KMA) 340/2001 yang dikeluarkan oleh menteri agama sebelumnya, Tolhah Hasan. Uang itu digunakan untuk menunjang operasional haji dan umat yang tidak ter-cover oleh RAPBN,'' tambahnya.

Menurut Said Agil, selama dirinya menjadi menteri agama, DAU dan BPIH mengalami peningkatan. Pada saat awal menjabat Menteri Agama , jumlah DAU Rp 361 miliar dan 15 juta dolar AS, sedangkan BPIH Rp 67 miliar dan 2,8 juta dolar AS. Kamudian pada saat dirinya serah terima jabatan dengan Maftuh Basyuni, posisi keuangannya adalah DAU Rp 382 miliar dan 15,9 juta dolar AS, sedangkan BPIH Rp 121 miliar dan 427 juta dolar AS.

Sidang kasus dana korupsi haji yang dipimpin oleh Cicut Sutiarso selaku ketua majelis hakim itu akan dilanjutkan Jumat depan dengan agenda pembacaan tuntutan.(aih-49a)

Bali Merasa Diabaikan Pemerintah Pusat

Kamis, 12 Januari 2006 14:09 WIB

TEMPO Interaktif, Denpasar:Setelah terjadinya bom Bali II di Kuta dan Jimbaran, masyarakat Bali merasa telah ditinggalkan oleh pemerintah pusat. Sebab sejauh ini dirasakan tidak ada upaya-upaya konkret untuk membantu proses pemulihan pariwisata. Padahal Bali disebut-sebut sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.Keluhan itu disampaikan anggota DPRD Bali saat bertemu dengan 4 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali, Kamis (12/1).

"Sekarang ini dampak bom jauh lebih buruk karena penanganan tidak menyeluruh dan tidak ada gaungnya sampai ke masyarakat Internasional," kata Ketua Komisi C, Komang Budhiartha. Pemerintah pusat dinilai tidak memberikan bantuan nyata untuk mengatasi masalah yang dihadapi Bali. Untuk itu DPRD Bali meminta anggota DPD asal Bali memperjuangkan sejumlah langkah konkret, seperti pencabutan Visa on Arrival (VoA) dan pemberlakukan kembali ketentuan Bebas Visa Kunjungan Sementara (BVKS). "Apalagi selama ini tidak sepeserpun VoA yang masuk ke Pemda Bali," ujar Komang.

Keinginan serupa disampaikan Ketua Komisi A, Made Arjaya. "Kalau tidak bisa dengan negoisasi apa perlu ada cara yang lebih keras," ujarnya. Misalnya dengan menutup Kantor PT Angkasa Pura yang menjadi pengelola Bandara Ngurah Rai. Ia juga meminta agar pemerintah memberikan porsi anggaran keamanan lebih besar untuk Bali. Apalagi pemerintah hingga saat ini belum membangun Call Centre di Polda Bali seperti pernah dijanjikan. Menanggapi tuntutan itu, Anggota DPD I Nyoman Rudana kemudian meminta agar DPRD Bali membuat surat resmi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta pencabutan VoA. Rofiqi Hasan

Di Finlandia, Kalla Akan Bertemu dengan Petinggi GAM

Kamis, 12 Januari 2006 12:33 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bersedia bertemu dengan pemimpin tertinggi Gerakan Aceh Merdeka Hasan Tiro saat ia berkunjung ke Finlandia, 19-22 Januari. Namun, pertemuan itu belum bisa dipastikan karena usia dan kesehatan Hasan Tiro yang kini menjadi warga negara Swedia.

Rencananya, Kalla akan melakukan kunjungan ke Belgia, Finlandia, dan Jepang selama sekitar tujuh hari (12-25 Januari). Di Finlandia, ia akan bertemu dengan pemerintah setempat guna menyampaikan terima kasih karena negara itu telah memfasilitasi usaha perdamaian di Aceh.

Agenda lainnya, Kalla akan bertemu dengan pemimpin GAM. Pertemuan untuk mengevaluasi langkah-langkah pelaksanaan perdamaian dan pemerintahan di Aceh. "Kita ingin mengevaluasi secara bersama-sama dengan pemimpin GAM di Finlandia, tapi mungkin dengan Hasan Tiro tidak, karena umur beliau," kata Kalla, Kamis (12/1), di kantor wakil presiden Jakarta.

Sejauh ini, kata Kalla, proses pelaksanaan perdamaian di Aceh telah berjalan dengan bagus. Pemerintah ingin semakin mempererat hubungan dengan GAM sehingga Aceh benar-benar damai. sunariah

Ancaman Banjir
Jakarta Siapkan 323 Lokasi Pengungsian


SUARA PEMBARUAN DAILY
JAKARTA - Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) memprakirakan terjadinya banjir di sebagian wilayah DKI Jakarta, terutama Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, serta Tangerang, sepanjang Januari dan Februari 2006 karena meningkatnya curah hujan hingga di atas 500 milimeter.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan siap menghadapi ancaman banjir. Kesiapan itu diwujudkan dalam bentuk penyiagaan puluhan ribu petugas, logistik, dan peralatan. Di antaranya disiapkan 323 titik pengungsian, 256 perahu karet, 134 mobil ambulans, 442 mobil dan truk, serta ratusan dapur umum. BMG memprediksi akan turun hujan lebat disertai petir di wilayah Jabodetabek antara 14 sampai 17 Januari 2006. Diprakirakan pada periode itu turun hujan pada siang hingga malam hari.

Meningkatnya curah hujan di daerah rawan bencana di Indonesia, menuntut masyarakat waspada. Perkira- an cuaca untuk Januari dan Februari itu disampaikan oleh BMG di Jakarta, Rabu (11/1).

Soal Badai

Kepala Pusat Sistem Data dan Informasi Meteorologi (Kapusadatin) BMG Wasito Hadi mengatakan, wilayah Jabodetabek memiliki potensi curah hujan tinggi, sehingga daerah langganan banjir akan mengalami persitiwa tahunan itu pada Januari ini.
Menurutnya, kewaspadaan perlu disebarluaskan kepada masyarakat meskipun persitiwa itu belum tentu terjadi. "Jangan sampai kita kecolongan lagi saat terjadi bencana," ujarnya.
Selain meminta kewaspadaan terhadap banjir dan longsor, Wasito juga meminta masyarakat agar tidak resah dengan beredarnya pesan singkat (SMS) atau surat elektronik yang berisi tentang terjadinya badai di Indonesia.

"Badai itu tidak pernah terjadi di wilayah Indonesia karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di posisi lintang yang masih berdekatan dengan ekuator. Badai itu terjadi di wilayah yang berada di atas garis sepuluh derajat garis lintang, baik lintang selatan maupun lintang utara," jelasnya.

Selain itu, badai terjadi dengan kecepatan angin minimal 64 knot atau sekitar 122 kilometer per jam yang ditimbulkan oleh suhu permukaan air laut yang berada di atas 27 derajat celsius. "Jadi, tidak benar kalau di Jakarta atau di wilayah Indonesia akan terjadi badai tropis. Kalau pun itu terjadi hanya dikategorikan sebagai angin kencang, yang kecepatannya hanya mencapai 30 kilometer per jam. Informasi di SMS itu cenderung menyesatkan," tegas Wasito.

Dikemukakan, kecenderungan terjadinya angin kencang di wilayah Jakarta masih tinggi, namun di beberapa daerah yang sudah pernah mengalami angin kencang atau puting beliung diperkirkaan tidak akan terjadi lagi. Angin kencang itu merupakan angin cumulo nimbus (Cb) yang terjadi pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Angin itu turun dengan kecepatan hingga 40 kilometer per jam, sehingga seringkali merusak benda-benda di permukaan tanah.

Waspada

Berkaitan dengan prakiraan cuaca ini, warga Jakarta diminta mewaspadai ancaman banjir. "Kita harus tetap waspada supaya kerugian yang ditimbulkan banjir tidak terlalu besar," kata Sekretariat Crisis Center DKI Jakarta I Made Mertha, di Jakarta, Rabu.
''Saya perkirakan minggu depan akan terjadi hujan lebat di Jakarta. Tapi, tidak akan sebesar tahun 2002," ujar Made yang juga menjabat sebagai Kepala Kesiagaan Dinas Tramtib DKI.
Dia mengungkapkan, langkah-langkah antisipasi yang sudah dilakukan untuk menghadapi banjir adalah menyiagakan posko di tingkat kecamatan. Selain itu, logistik berupa bahan makanan untuk korban banjir sudah disiapkan di tingkat kota madya. Sebagian perahu karet juga sudah dipompa dan siap dipakai.

Dikemukakan, kesiagaan menghadapi bencana banjir lebih ditekankan pada petugas di pintu-pintu air dan aparat kelurahan. Jika terjadi perubahan mencolok pada ketinggian permukaan air di beberapa pintu para petugas akan langsung menginformasikannya kepada lurah di daerah rawan banjir. "Para lurah inilah yang bertanggung jawab memberikan peringatan dini kepada warga," ujar Made.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tramtib DKI Jakarta Harianto Badjoeri menegaskan, pihaknya siap menghadapi banjir. Personel yang disiapkan 40.630 orang, terdiri dari anggota TNI, Kepolisian, PMI, dan tim SAR.

Para personel itu didukung peralatan berupa 256 perahu karet, 242 dapur umum, 162 tenda
untuk pengungsi, 323 titik pengungsian, 134 ambulans, 324 puskesmas, 442 mobil dan truk, serta empat helikopter.

"Warga di daerah rawan banjir juga direkrut menjadi anggota tim penanggulangan. Mereka mengikuti pelatihan penanggulangan bencana di Setu Babakan," kata Badjoeri.Hingga Rabu, status Ibukota masih dinyatakan Siaga IV. Ketinggian permukaan air di beberapa titik masih masih jauh dari titik kritis. Sampai pukul 14.00, Rabu, ketinggian permukaan air di Nendung Katulampa 20 cm (Siaga I di atas 310 cm), Pintu Air Manggarai 720 cm (Siaga I di atas 950 cm), dan Pintu Air Depok 110 cm (Siaga I setinggi di atas 350 cm).

Ketiga titik tersebut merupakan indikator utama akan terjadinya banjir di Jakarta. Bendung Katulampa di Bogor dan Pintu Air Depok menjadi indikator luapan air dari sisi selatan Jakarta dan Pintu Air Manggarai menjadi palang pertahanan luapan banjir di sekitar Istana Negara. (K-11/J-9)
Last modified: 12/1/06

SUARA PEMBARUAN DAILY

Kasus Hakim Herman
Timtas Tipikor Periksa Empat Saksi

JAKARTA - Penyidik Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), Kamis (12/1), masih memeriksa empat saksi dalam kasus pemerasan Walter Singgalingging, saksi dalam perkara korupsi Jamsostek oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Herman Alossitandi dan Panitera Pengganti PN Jaksel Andrian Jimmy Lumanauw.
"Kami masih memeriksa empat saksi," ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Masyudi Ridwan kepada Pembaruan, Kamis pagi, di Jakarta. Dia tidak bersedia menyebut nama keempat saksi tersebut. Ketika ditanya apakah ada hakim lainnya dan jaksa yang telah diperiksa terkait kasus itu, Masyudi mengatakan, belum. "Ya, nanti kalau ada keterangan saksi dan tersangka mengarah ke sana, kita pasti periksa mereka," katanya.
Barang Bukti

Timtas Tipikor menangkap Herman Alossitandi di rumahnya di Jalan Ampera, Jaksel pada Senin (9/1). Ketua majelis hakim perkara korupsi Jamsostek dengan terdakwa Achmad Djunaidi itu ditangkap menyusul ditangkapnya Andrian Jimmy Lumanauw di Kafe "Tjamoe Tjamoe", Semanggi, Jakarta Pusat, 3 Januari lalu.

Andrian, tersangka kasus ini ditangkap ketika sedang menerima uang Rp 10 juta dari Kepala Analis Unit Manajemen Risiko (UMR) PT Jamsostek, Walter Singgalingging. Tersangka berusaha memeras Rp 200 juta setelah sebelumnya menakut-nakuti saksi bakal menjadi tersangka dalam kasus itu. Menurut Masyudi, keterangan tersangka Herman tidak dikonfrontir dengan keterangan tersangka Andrian Jimmy Lumanauw karena barang bukti yang menjerat keduanya sudah jelas.
"Tidak perlu konfrontir karena bukti sudah kuat," jelasnya.

Dia menambahkan, penyidik menemukan alat bukti baru berupa rekaman suara dalam telepon selular milik Herman Alossitandi, yang menguatkan dugaan keterlibatan hakim tersebut dalam kasus pemerasan.
Dalam rekaman itu ada pembicaraa Herman dengan tersangka Andrian Jimmy Lumanauw. Herman meminta Rp 150 juta kepada Walter Singgalingging melalui tersangka Andrian.
"Jadi benar, ia meminta Rp 150 juta dan Andrian sendiri Rp 50 juta," tutur Masyudi. (E-8)
Last modified: 12/1/06

Tobat Bersayap Agen Intel

http://www.gatra.com/artikel.php?id=91405
Gatra Nomor 9 Beredar Senin, 9 Januari 2006]

SINYALEMEN rencana jaringan teroris membunuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilansir akhir Desember 2005. Adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Syamsir Siregar, yang mengklaim telah mengendus hasil rapat mereka. Sebulan sebelumnya, akhir November, juru bicara Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Fauzan Al-Anshari, kedatangan pria yang mengaku agen Central Intelligence Agency (CIA), telik sandi Amerika.Agen lokal yang menyebut diri Asep Rahmatan Kusuma, 32 tahun, itu juga mengabarkan rencana pembunuhan presiden.

Pelakunya jaringan Daud alias Umar Patek, buronan bom Bali. Informasi Rahmatan dan Syamsir saling menopang. Apakah agen CIA ini sengaja memberi "pengantar" laporan BIN? Tak jelas. Rahmatan hanya bilang ingin tobat, keluar dari CIA. Maka, ia bongkar petualangannya, cara kerjanya, termasuk hasil endusannya tentang agenda Umar Patek.

Rahmatan, dalam pengakuannya, menyusup ke jaringan MMI dan Jamaah Islamiyah (JI). Maka, MMI-lah yang pertama ia kontak saat hendak tobat. "Organisasi Anda (MMI -Red.) ditarget," Fauzan mengutip Rahmatan, saat pertama menelepon, Juli 2005. Memang, sejak Juli silam, Rahmatan mengutarakan niat tobatnya.

Tapi baru empat bulan kemudian, November, ia bisa menemui Fauzan di rumahnya di bilangan Jatinegara, Jakarta Timur.Kepada Fauzan, Rahmatan menjelaskan kronologi keterlibatannya dalam operasi intelijen CIA. Semuanya direkam dan ditranskrip. Ayah satu anak ini juga menulis pernyataan bermeterai, dilengkapi sumpah "Demi Allah" bahwa pernyataannya benar.

Selain paparan lisan pada Fauzan, Rahmatan juga menuliskan petualangannya pada Munarman, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI). Itu karena Rahmatan minta perlindungan hukum, dan Fauzan menghubungkannya pada YLBHI.

Testimoni berikutnya disampaikan pada tim Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) pimpinan dr. Jose Rizal. Kali ini direkam dengan kamera video.

Siapa Rahmatan? Dalam tiga pengakuannya itu, ia menyatakan sebagai aktivis Jamaah Tarbiyah, komunitas cikal bakal PKS dan sering berdemo di Kedutaan Besar Amerika. Pernah tergabung dalam Forum Antisipasi Kegiatan Pemurtadan (Fakta) pimpinan Abu Deedat Syihab.

Ayahnya asli Kwitang, Jakarta, dan ibunya asal Banjar, Ciamis, Jawa Barat. Keduanya sudah meninggal. Pria kelahiran Jakarta ini menyelesaikan SMA di Jakarta Timur, lalu kuliah di sebuah perguruan tinggi swasta di Depok, Jawa Barat, tapi tak selesai.Keterlibatannya dengan CIA bermula dari komunikasi internet.

Sekitar April 2004, Rahmatan mengirim e-mail ke situs CIA, "Sir, I have information about Islamic movement in Indonesia. This is my number 08176535873." Surat itu ia kirim karena ingin membuktikan rumor bahwa CIA terlibat dalam operasi intelijen yang menjadikan Islam sebagai sasaran tembak.Singkat cerita, terjalinlah kontak dengan orang CIA bernama Eric, berkantor di Kedutaan Besar Amerika Jakarta.

Eric-Rahmatan beberapa kali bertemu. Baik di kedutaan, sejumlah hotel, maupun kafe. Ia mendapat pelatihan manajemen stres, panduan operasi, serta uji coba penyusupan. Setelah dianggap lulus, pada akhir Juli 2004, Rahmatan meneken kontrak sebagai agen dengan gaji Rp 10 juta per bulan, asuransi kematian Rp 500 juta, dan jaminan perlindungan hukum.

Tugas pertama menyusup ke jaringan JI pimpinan Abu Daud. Ia berhasil dibaiat Daud jadi anggota JI di Bandung. "Daud juga menyatakan, saya siap jadi laskar istimata (bom bunuh diri -Red.)," tulis Rahmatan. Belakangan, setelah melihat foto Umar Patek di sejumlah media, Rahmatan baru tahu bahwa Daud adalah Umar Patek. Dalam jaringan ini, Rahmatan juga dipertemukan dengan Zulkarnain --kerap disebut sebagai panglima sayap militer (asykari) JI-- di Pandeglang.Saat masuk lingkaran Daud itulah, Rahmatan tahu ada rencana membunuh SBY.

"Rencana ini dikemukakan Daud di Bandung pada saya," tulisnya. "Jika SBY memenangkan pemilu dan menjadi presiden." Jadi, rencana itu sudah terpikir sebelum SBY jadi presiden. "Dengan alasan, SBY yang merancang serta membuat Undang-Undang Antiteroris," Rahmatan menambahkan.Program lain Daud adalah menyerang Kedutaan Besar Amerika atau Istana Presiden.
Untuk aksi itu, Daud pernah minta Rahmatan membelikan pesawat terbang mini dengan radio control. Daud juga minta dibuatkan peta Monas, Jakarta, karena posisi istana dan kedutaan di kiri-kanan Monas. Rancangannya, bom kecil ditanam di pesawat itu, dikendalikan lewat remote control. "Mereka ingin bikin semacam little nine one-one (9/11 mini -Red.) di Indonesia," ujar Rahmatan kepada Fauzan.
Rahmatan mengaku baru sadar bahwa MMI jadi target --seperti ia sampaikan pada Fauzan ketika terjadi penangkapan sembilan paket bom dalam bus dari Garut di Bandung, 17 Desember 2004. Pada malam sebelum penangkapan, ia diperintah Eric (orang CIA dengan panggilan sandi "Paman"), agar mengirim anggota MMI naik bus dari Garut ke Bandung pukul 05.00.

Diperkirakan, di bus itulah ditaruh bahan peledak. Sehingga, saat bus dihadang, ada orang MMI yang diringkus. "Saya yakin, ada rekayasa untuk menjebak anggota MMI tersebut," tulis Rahmatan pada Munarman.Ia punya catatan lain setelah beraksi menyusup ke MMI. Bahwa di tubuh MMI sudah banyak agen yang ditanam. Kepada Fauzan, Rahmatan menyebutkan ada tiga orang MMI berinisial "H" yang terindikasi direkrut jadi agen intelijen.

Lalu, dalam pengakuan tertulisnya pada Munarman, ia mengutip penjelasan Heru, kolega Daud di Malaysia, bahwa Fauzan dan Irfan Awwas adalah kader JI sewaktu di Malaysia.Orang berinisial "H" yang pertama berada di Yogyakarta. Ia memperlancar kunjungan Rahmatan ke kantor MMI Yogyakarta, saat menjalankan tugas Daud.

Mr. H ini kemudian rutin mengirim informasi penting pada Rahmatan meski tak diminta. Misalnya jumlah rinci demonstran pro-Ba’asyir dari Yogyakarta. Tentang H Yogya ini, menurut Rahmatan, Eric bilang, "He is our friend."Mr. H Yogya itu mengarah pada Harun, staf humas MMI Yogyakarta. Di bagian awal testimoninya, Rahmatan menyebut nama Harun, sosok yang amat membantunya ketika berkunjung ke Yogya. Bahkan Harun sudah tahu nama Rahmatan sebelum diperkenalkan. Lalu Harunlah yang menyuruh Rahmatan "minta restu" pada Abu Bakar Ba’asyir di Cipinang.H berikutnya ia sebutkan berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Tampaknya merujuk pada nama Hasyim, staf pribadi Ba’asyir. Karena ciri H Cipinang yang ia paparkan sama dengan ciri Hasyim yang ia terangkan di bagian awal pengakuan. Bahwa sosok inilah yang membantu memuluskan masuknya Rahmatan ke sel Ba’asyir.Hanya dengan menyebut: "Saya membawa amanah dari Ustad Harun Yogyakarta", H Cipinang langsung percaya. Ba’asyir juga bersedia membubuhkan tanda tangan di mushaf Al-Quran mini milik Rahmatan. H yang ketiga juga di Jakarta, dijelaskan sebagai Komandan Laskar Mujahidin Jakarta.Harun dan Hasyim menyangkal tudingan sebagai agen intel. "Itu hanya fitnah dan cara memecah belah kami," ujar Harun kepada Mukhlison S. Widodo dari Gatra.

Harun membenarkan pernah menerima kunjungan Rahmatan. Tapi ada fakta yang dibalik. Bukan Harun yang proaktif menyuruh Rahmatan minta restu Ba’asyir. Rahmatanlah yang minta-minta dipertemukan dengan Ba’asyir karena mau mendirikan MMI Tangerang.Soal Harun aktif mengirim informasi pada Rahmatan juga disangkal. Rahmatanlah yang menghubungi.
Hasyim juga mengakui pernah mengantarkan Rahmatan ketemu Ba’asyir. Ia tak curiga apa-apa, karena Rahmatan membawa rekomendasi Harun. Seingat Hasyim, tidak ada pembicaraan aneh dan mencurigakan saat Rahmatan bertemu Ba’asyir. Yang pasti, pada pertemuan itu Rahmatan minta tanda tangan Ba’asyir di mushafnya.Tim MER-C yang menyaksikan perekaman pengakuan Rahmatan menyimpulkannya sebagai tukang tipu. Jose Rizal sengaja mengumpulkan sejumlah dokter MER-C yang pernah ke Ambon dan terlatih mengendus aksi intel. "Semua menyatakan, hati-hati, Bang, ini tukang tipu. Pura-pura tobat," kata Jose. "Feeling kita ini cukup ampuh waktu di Ambon.
Beberapa intel ketahuan dari feeling kita."Jose menilai, tekanan utama pengakuan Rahmatan bukan soal keterlibatan CIA. Melainkan pada penyebaran kecurigaan terhadap beberapa orang di MMI. Berikutnya, ia hendak mengaitkan MMI dengan kelompok pembuat bom. "Kita tidak bisa jamin apakah Umar Patek memang berencana bunuh presiden," katanya.

Dalam persidangan Abdullah Sunata di Jakarta, Kamis lalu, terungkap, Umar Patek pada Oktober 2004 berada di Filipina. Sementara Rahmatan mengaku bertemu. Mana yang benar?Bagi CIA, kata Jose, agen sekelas Rahmatan terbongkar satu tidak rugi. Kecuali agen inti selevel menteri. Tetapi efek paparan dan analisis dia besar.
"Ancaman pembunuhan atas presiden, ancaman atas Kedutaan Besar Amerika, jadi legitimate," ujar Jose. Bahwa CIA bermain di Indonesia, sejak zaman PRRI semua orang tahu. "Jadi, pinter nih master mind-nya," Jose menambahkan.
Ibarat main bilyar, kata Jose, pengakuan itu banyak tendangan sampingnya. "Dia mau membidik bola di sana tetapi lewat jalan lain."Analisis Jose juga dianut Munarman dan Fauzan. "Kemunculan intel CIA yang tobat ini hanya untuk membenarkan sinyalemen Syamsir Siregar bahwa ada rencana pembunuhan presiden. Itu pesan pentingnya," kata Munarman. "Untuk membenarkan bahwa JI ada, masih bekerja, dan mengubah metode perjuangannya."

Dampak lebih jauh, "Proyek terorisme tetap bisa digulirkan dan uang akan mengalir seperti air."Ketua MMI, Irfan Awwas, tidak mau bereaksi berlebihan meski organisasinya jadi bidikan. "Ada keinginan untuk memancing-mancing supaya kami bereaksi, tapi kami tidak khawatir," katanya. "Menginteli Majelis Mujahidin, kalau yang dicari aib dalam kaitan dengan apa yang mereka sebut teroris, pasti gagal karena itu tidak pernah jadi program Majelis Mujahidin."Gatra mencoba konfirmasi pada Kedutaan Amerika di Jakarta soal keberadaan Eric dan kerja samanya dengan Rahmatan.
Asisten Atase Pers Kedutaan, Shannon Quin, hanya menjawab singkat. "Tak ada komentar dan tak ada tanggapan atas masalah ini," ujarnya kepada Rahman Mulya dari Gatra.Selain materi pengakuan, gelagat Rahmatan juga mengundang curiga. Ia sudah tiga kali kabur. Saat ia di bawah proteksi YLBHI, diinapkan di hotel Mega, Jakarta, tiba-tiba kabur tanpa pamit ketika disiapkan forum testimoni.
Setelah itu, atas saran Fauzan, ia dilindungi MER-C. Ia kabur lagi ketika dibonceng motor untuk mengecek validitas print out rekeningnya. Pada cetakan itu, Rahmatan menunjukkan sejumlah transfer dari nama-nama orang asing.Rabu malam pekan lalu, Rahmatan menyanggupi bertemu MMI dan MER-C di kantor Gatra.
Lagi-lagi, ia membatalkan secara sepihak. Dengan alasan sedang dalam perlindungan Abu Hamdan, mantan Ketua Departemen Asykari MMI. Ia tak bisa ditelepon. Namun masih melayani kontak SMS Herry Mohammad dari Gatra. Ia meyakinkan Gatra bahwa tengah serius membersihkan diri.Abu Deedat, Koordinator Fakta, mengenal dekat Rahmatan. "Ghirah Asep sangat tinggi untuk tahu sesuatu. Namun kontrolnya kurang. Ini cenderung mudah dimanfaatkan orang," katanya kepada Deni Muliya Barus dari Gatra.
Menurut Deedat, itu juga dipengaruhi ekonomi keluarganya yang kurang stabil. "Padahal, pemahaman agamanya bagus, namun akhlaknya kurang, masih suka ada bohongnya."Ketika dikonfirmasi ihwal berbagai penilaian bahwa pertobatannya adalah bagian operasi intelijen untuk mengaitkan MMI dan Ba’asyir dengan jaringan pengebom, Rahmatan menyatakan keberatan bila pengakuannya dimuat Gatra.
Pada Jumat petang, saat deadline penulisan, Rahmatan mengirim pernyataan tertulis lewat seorang utusan."Pada hari ini, Jumat tanggal 6 Januari... mencabut seluruh keterangan yang pernah saya berikan kepada Saudara Fauzan Al-Anshari… baik berupa tulisan maupun rekaman suara, yang berisikan pengakuan atas pengalaman saya sebagai orang yang bekerja untuk kepentingan CIA," tulis Rahmatan. "Seluruh pengakuan saya kepada Saudara Fauzan... saya nyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi, dan seluruh hal yang terkait dengan Fauzan saya nyatakan batal."Menyikapi pencabutan itu, Fauzan makin yakin, misi Rahmatan memang mengadu domba aktivis MMI. "Itu mempertegas agendanya untuk memfitnah MMI dan Ustad Abu," katanya. Pernyataan itu hanya mencabut keterangan pada Fauzan. Pengakuan dalam rekaman video di kantor MER-C tidak disinggung.
Asrori S. Karni, M. Agung Riyadi, dan Luqman Hakim Arifin[Laporan Utama, Gatra Nomor 9 Beredar Senin, 9 Januari 2006]

Ledakan untuk Alihkan Perhatian

http://kompas.com/kompas-cetak/0601/12/utama/2356767.htm
Kompas, Kamis 12 Januari 2006

Palu, Kompas - Bom rakitan yang diledakkan di depan Kantor Satuan Tugas Penanganan Poso diduga dilakukan kelompok yang tidak menginginkan kasus korupsi dana kemanusiaan Poso senilai Rp 168 miliar terungkap. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian dan menyedot energi Satuan Tugas Poso sehingga penyidikan korupsi dana kemanusiaan itu terganggu.

Hal tersebut diungkapkan Komandan Komando Operasi Keamanan (Koopskam) Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Paulus Purwoko, Rabu (11/1) di Palu.
”Ada pihak-pihak yang ingin mengalihkan dan menyedot energi Satgas Poso dalam menyidik kasus korupsi dana kemanusiaan Poso,” kata Komandan Koopskam yang membawahi Satuan Tugas (Satgas) Palu dan Satgas Poso itu.

Akan tetapi, kata Paulus, Satgas Poso tidak akan terpancing dengan cara kelompok itu. Menurut dia, penyidikan kasus korupsi dana kemanusiaan maju pesat. Diharapkan, dalam waktu yang tidak lama lagi berkas penyidikan sudah selesai dan dapat diserahkan kepada kejaksaan.
Kepala Satgas Poso Brigadir Jenderal (Pol) Bambang Suedi juga mengatakan, bom yang diledakkan di depan Kantor Satgas Poso merupakan upaya teror untuk melemahkan mental seluruh anggota satgas dalam menyidik berbagai kasus korupsi dan kekerasan yang selama ini terjadi di Poso. ”Namun, kami tidak akan mundur,” kata Bambang.

Bantah adu tembak

Terkait kasus adu tembak antara personel TNI dan polisi, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen (Pol) Oegroseno mengatakan, penyidikan kasus itu diserahkan ke Satgas Poso agar obyektif.
Sampai Rabu, Kepala Satgas Poso mengatakan, ada 10 anggota Batalyon Kavaleri (Yonkav) 10/Serbu yang terlibat tembak- menembak di depan Markas Kepolisian Resor (Polres) Poso diperiksa Polisi Militer. Adapun pemeriksaan terhadap anggota polres akan dilakukan hari ini oleh Provos Polda Sulteng.

Kepala Penerangan Komando Daerah Militer VII Wirabuana Mayor (Inf) Rustam Effendi di Makassar membantah adanya adu tembak itu. Bantahan juga datang dari Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Anton Bachrul Alam di Jakarta.

Rustam mengatakan, pada Senin malam dua anggota Brimob Kelapa Dua Depok berpakaian preman mengendarai sepeda motor berkecepatan tinggi sempat berteriak dan mengeluarkan perkataan kasar di hadapan anggota Yonkaf 10/Serbu yang sedang melakukan penyisiran (sweeping) senjata tajam. Bahkan, sempat meludahi seorang anggota Yonkav 10/Serbu.
Komandan Peleton Yonkav 10/Serbu lalu menghentikan penyisiran dan memerintahkan untuk menanyakan motif aksi itu.

Namun, saat tiba di Markas Polres Poso, dari arah Hotel Alamanda (Komando Taktis Brimob Kelapa Dua Depok) terdengar suara rentetan tembakan yang disusul rentetan tembakan dari arah halaman Markas Polres Poso. (rei/doe/ong)

Presiden dan Wapres tak Mampu Lagi Bela Koruptor
Penulis: Henri Salomo Siagian

MEDIA INDONESIA, Selasa, 03 Januari 2006 00:01 WIB

JAKARTA--MIOL: Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pemeriksaan atau putusan terhadap orang yang terlibat kasus korupsi.“Presiden dan Wapres tidak punya kekuatan apapun untuk membela itu (koruptor). Sehingga kadang kala, Presiden dan saya malu juga. Apa gunanya punya kawan. Orang bisa pikir apa gunanya punya kawan Presiden dan Wapres kalau begini keadaannya,” kata Wapres Jusuf Kalla saat memberi sambutan pada peluncuran buku Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia, di Gedung Bursa Efek Jakarta, Senin (2/1).Kalla mengakui, seorang bekas menteri yang masuk penjara karena kasus korupsi, pernah meminta bantuan agar dijadikan tahanan rumah.“Seorang kawan, bekas menteri, masuk penjara. Segala upaya saya bilang ini bulan puasa, tahanan rumah lah, kasihan. Bicaralah ke Presiden, pak teman kita ini masuk tahanan rumah lah. Presiden setuju, tolong dicari Jaksa Agung barangkali bisa tahanan rumah,” kata Kalla.Tapi ternyata, sambung Kalla, Jaksa Agung dan polisi takut untuk memindahkan orang tersebut dari kejaksaan ke tahanan rumah.“Jadi presiden sudah tidak punya apa-apa lagi. Apalagi mau mengurangi hukumannya dari 10 tahun ke 9 tahun. Jangan harap lagi presiden dan Wapres punya kemampuan begitu. Jadi minta maaf kalau ada kawan-kawan yang minta seperti itu," kata Kalla.Wapres meyakinkan wartawan bahwa keterangan dia itu benar adanya dan upaya kolusi di bidang hukum itu sekarang sulit dilakukan."Ini betul ini. Mau telepon Pak Erry (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riyana Hardjapamengkas) pun malu, nanti dikira kolusi. Terpaksa ngobrol lain, tentang hukum, birokrasi lah, macam-macam. Apalagi dengan jaksa. Kita pun tidak enak nanti ada pers foto, dipikir mau bikin apa lagi dengan jaksa,” kata Kalla.Selain itu, tambahnya, perlu ada upaya untuk memecah psycho circle yang menganggap korupsi terjadi karena gaji pegawai yang kecil.Menurut wapres, anggapan yang seharusnya ada adalah karena adanya korupsi, maka gaji menjadi kecil.“Kita berantas korupsi supaya gaji besar. Jangan naikkan dulu gaji untuk hentikan korupsi, nanti bangkrut negara kita. Kenapa ekonomi tidak jalan, itu karena biaya tinggi karena banyak korup. Kenapa banyak korupsi, karena ekonomi tidak jalan sehingga terpaksa orang mencari recehan di luar,” katanya.Kalla mengatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi saat ini sudah berada di jalur yang tepat. Sehingga, katanya, selama 30 tahun terakhir ini, orang sudah takut untuk korupsi lagi.“Korupsi memang belum berhenti 100 persen, tapi takut. Itu juga tahun-tahun ini dan ke depan makin takut. Berhitung berkali-kali untuk korup, karena dengan situasi demokrasi, keterbukaan, KPK, kejaksaan, polisi berjalan, semua telanjang. Semua diketahui. Kalau mau korupsi saja diketahui. Mau ke Mesir saja diketahui. Gaji saya dihitung sen-sennya. Kalau saya lebih belanja diketahui orang, dari mana Wapres punya duit. Jadi terbuka luar biasa. Kita tinggal pakai baju dalam sehingga ini lebih mudah untuk diakses masyarakat,” kata Kalla.(Hnr/*/OL-03)

Meminta Percepatan Pembahasan Mengenai Hak Angket
Usai Paripurna, Para Pengusul Hak Angket Impor Beras Datangi Ruang Kerja Ketua DPR

ELSHINTA, 12/1/2006 15:05 WIB

Theresia Oktavina - Jakarta, Sejumlah pengusul hak angket impor beras mendatangi Ketua DPR Agung Laksono seusai penutupan sidang paripurna DPR. Mereka terdiri dari Fraksi PDI-Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Usai diterima Agung Laksono di ruang kerjanya, Cecep Rukmana dari Fraksi PAN kepada pers, Kamis (12/1) petang mengatakan, kedatangan sejumlah pengusul hak angket impor beras ke ruang kerja Agung Laksono adalah untuk meminta percepatan pembahasan mengenai hak angket.

Menurut Cecep, mereka meminta agar panitia hak angket bisa segera direalisasikan. Oleh karena itu penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras bisa segera dilakukan.

Sementara itu, Andi dari Fraksi PKS membantah bahwa alasan dari para pengusul hak angket mendatangi ruangan Agung Laksono adalah karena ketidakpuasan mereka terhadap Agung yang terkesan tidak mengakomodir interupsi dari sejumlah anggota dewan yang melakukan interupsi mengenai kebijakan impor beras.

Menurut rencana, besok akan dilakukan rapat pimpinan DPR dengan seluruh ketua fraksi untuk membahas impor beras. (doa)

Tuesday, January 10, 2006

Sebuah Ledakan Keras Kembali Guncang Poso

Selasa, 10 Januari 2006 18:05 WIB
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/sulawesi/2006/01/10/brk,20060110-72058,id.html

TEMPO Interaktif, Poso:Sebuah ledakan keras yang diduga bom hampa meledak di depan gereja Zion di daerah Bone Sompe, Kota Poso. Ledakan itu terjadi pada saat warga muslim Poso melakukan pawai takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha. Menurut Komando Operasi Pemulihan Keamanan (Koopskam) Sulawesi Tengah, Irjen Paulus Purwoko Tim penjinak bahan peledak (Jihandak) Polda Sulteng lalu menyisir di sekitar daerah itu. Dalam penyisiran tersebut ditemukan sebuah bungkusan kecil yang bahannya dari pembungkus kertas timah. Namun tim Jihandak tidak menemukan adanya unsur-unsur bom seperti, detonator, kabel atau baterai di tempat kejadian. "Jadi ini bukan bom, hanya ledakan keras saja, mungkin ada orang iseng yang meledakkan," ungkapnya. Meski begitu, polisi tetap melakukan olah tempat kejadian perkara sebagai bentuk perhatian serius Polisi. "Bisa jadi ledakan ini bisa meresahkan masyarakat jadi kita tetap perhatikan," tukas Paulus.Ia berharap pihak intelijen di Poso dapat bekerja serius dalam mengungkap jaringan kekerasan yang selama ini bermain di Poso. Darlis

TPK Temukan Aset Koruptor di AS* Tersimpan di Swiss, Diblokir
http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/1/11/n6.HTM

Jakarta (Bali Post) - Usaha Tim Pemburu Koruptor (TPK) untuk menangkap dan mengembalikan penilep uang negara belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetapi kerja keras mereka tidak sia-sia, karena berhasil menemukan aset yang sengaja disembunyikan seorang koruptor di Amerika Serikat (AS).
Bentuknya, sejumlah uang kurs asing yang tersimpan pada sebuah rekening bank setempat. Untuk mendapatkan sekaligus memulangkan aset negara yang dibawa kabur itu, TPK tengah berkoordinasi dengan pemerintah AS. ''Sekarang ini masih tahap komunikasi. Pembicaraannya belum menyentuh ke arah pengembalian aset itu ke Tanah Air,'' kata Ketua TPK Basrief Arief, Selasa (10/1) kemarin.
Mengenai nilai uang yang tersimpan pada rekening itu, Wakil Jaksa Agung ini enggan menyebutkan. Alasannya, masih dalam pendataan. Tetapi dengan yakin ia menduga dana ini sengaja disembunyikan hingga aman untuk kemudian diinvestasikan. Untuk mencegahnya, TPK telah melakukan koordinasi dengan pejabat otoritas AS dengan mempersempit ruang gerak pemilik rekening tersebut.
Sedangkan rekening koruptor yang disimpan di Swiss Rp 500 milyar milik Irawan Salim dan milik tersangka berinisial EN sebesar 5 juta dolar AS, menurut Basrief masih aman dan tetap diblokir. Begitu pula dengan aset EN di Hongkong sebesar 9,3 juta dolar AS. Pemblokiran juga dilakukan terhadap aset korupsi milik mendiang Hendra Raharja di Hongkong. ''Pembahasan mutual legal assisstance soal harta koruptor dengan pemerintah Hongkong dibicarakan pada awal Februari nanti. Dengan pembicaraan tersebut, diharapkan pengembalian aset negara itu dengan cepat dapat dilakukan,'' ujar Basrief yang hingga kini bersama timnya tak mampu menangkap dan memulangkan satu koruptor pun untuk diadili. (kmb3)

PDIP Siapkan Kabinet dan APBN Tandingan

Selasa, 10 Januari 2006 16:34 WIB
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/01/10/brk,20060110-72055,id.html

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan, untuk mewujudkan komitmen sebagai oposisi, pada 2006 ini PDIP akan tampil lebih ofensif. PDIP tak cuma membentuk kabinet tandingan, tapi juga menyusun Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara tandingan. “Banyak sekali kebijakan anggaran yang tidak pro rakyat. Subsidi pupuk membutuhkan Rp 6,1 triliun, tapi pemerintah hanya menyediakan Rp 3,2 triliun. Ini bukti ketidakseriusan pemerintah untuk pro rakyat,” paparnya. Anggaran ini, menurut Tjahjo, akan disandingkan dengan anggaran pemerintah. “Kami akan mensosialisasi anggaran yang kami buat kepada fraksi lainnya,” ujar dia sambil mengharapkan ada perubahan anggaran. Ia optimistis lobi yang dilakukan fraksinya bisa berhasil. “Ini untuk kepentingan rakyat. Pengajuan hak angket atas impor beras yang dilakukan pemerintah berhasil. Kenapa ini tidak?” ujarnya tegas.Mereka yang duduk di kabinet tandingan, dia membocorkan, antara lain, Emir Moeis (Keuangan), Theo Syafei (Politik dan Keamanan), Soni Keraf (Lingkungan Hidup), Sutjipto (Otonomi Daerah), dan Guruh Sukarno Putra (Kebudayaan).Sementara itu, dalam siaran pers yang dikirim ke Tempo, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo, menegaskan PDI Perjuangan bukan saja wajib mengritik dan mengoreksi kebijakan pemerintah, tapi juga mengajukan solusi alternatif. Dengan begitu selalu tersedia pilihan-pilihan yang semakin beragam bagi masyarakat untuk mendapatkan kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. "Kandungan ideologi dan kesejahteraan rakyat menjadi tolok ukur utama pelaksanaan oposisi menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya. Pramono

Sunday, January 08, 2006

Mega Heran Pemerintah Ngotot Impor Saat Beras Panen
Anton Aliabbas –

detikcom, 08/01/2006

Jakarta - Gelombang penolakan terhadap kebijakan impor beras kian besar. Mantan Presiden Megawati menilai alasan impor beras tidak masuk akal. Sebab, Indonesia pernah surplus beras. "Kalau mekanisme berjalan dengan baik, kita tidak akan kekurangan beras," kata Megawati di sela-sela pagelaran wayangan merayakan HUT ke-63 Taufiq Kiemas di Kebagusan, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2006) malam. Ia mengaku sudah memerintahkan FPDIP di DPR untuk menolak kebijakan tersebut. "Kalau memang kita berpihak pada rakyat, impor beras harus kita < class="SpellE">tutup," tegasnya.Menurutnya, saat ini masalah impor beras hanya menunggu keinginan dari Presiden SBY saja. "Masalahnya tinggal political will-nya saja, apakah berpihak kepada rakyat atau tidak," cetusnya. Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menambahkan alasan impor untuk mengamankan stok beras di Bulog tidak tepat. "Kebijakan itu hanya akan membuat petani merugi," tandasnya.Sebab, ujar Pramono, ketika beras hasil impor masuk ke Indonesia maka harga di pasar akan murah. "Inilah yang kemudian akan menjatuhkan harga beras di tingkat petani," tambahnya.(wiq)

Fraksi PDIP Layangkan Nota Protes

Liputan6.com , 08/01/2006 19:09

Fraksi PDIP berencana mengirimkan nota protes terkait penembakan tiga warga Indonesia oleh pasukan Timor Leste. Pemerintah selama ini dinilai lemah dalam bersikap terhadap negara tetangga itu.
Liputan6.com, Jakarta: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR dalam waktu dekat berencana mengirim nota protes kepada Duta Besar Timor Leste di Jakarta. Langkah itu diambil terkait kasus penembakan tiga warga sipil Indonesia di perbatasan Indonesia dan Timor Leste pada Jumat (6/1) pekan silam [baca: Tiga Warga Belu Tewas Ditembak].
Selain itu, FPDIP juga meminta agar Departemen Luar Negeri meminta pertanggungjawaban pemerintah Timor Leste atas insiden tersebut. Seperti disebutkan Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo, selama ini Lndonesia terlalu lemah terhadap negara tetangga tersebut. Sebagai< /SPAN> negara sahabat, kata Tjahjo, kalau ada konflik seharusnya dilihat dulu masalahnya. "Kecuali ada tentara kita menyebrang atau pesawat tempur kita yang nyelonong, bisa saja ditembak," ujarnya belum lama berselang.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah serius dalam melindungi warga Indonesia yang bermukim di daerah-daerah perbatasan, karena kejadian pekan silam itu menimpa warga sipil yang tidak tahu apa-apa. "Kalau perlu kita menempatkan pasukan yang cukup untuk menjaga wilayah-wilayah itu," harap Tjahjo.
Sementara itu, satuan tugas pengamanan perbatasan hingga kini masih mengumpulkan bukti-bukti di lapangan, termasuk menyelidiki motivasi polisi Timor Leste menembak tiga warga Belu tersebut [baca: Penembakan Diduga Terkait Dendam Lama]. Menurut perjanjian antara kedua negara, kontak senjata yang melibatkan pasukan Indonesia dan Timor Leste di daerah netral sebenarnya dilarang.(ADO/Didimus Payong Dore)